TER: Cara Mudah Hitung Potongan Pajak Penghasilanmu!

Updated: 16 Mar, 2025 • 0 • min read

Table of Contents

Kamu pernah gak sih bingung waktu lihat slip gaji, kok ada potongan pajak penghasilan? Pasti seringkali kita bertanya-tanya, sebenernya potongan pajak itu dihitungnya gimana ya? Nah, tenang aja! Artikel ini bakal bantu kamu memahami cara hitung potongan pajak penghasilan dengan mudah dan praktis. Gak perlu lagi pusing atau bingung, yuk simak penjelasannya!

Apa Sih Pajak Penghasilan (PPh) Itu?¶

Sebelum masuk ke cara hitung, penting banget buat kita paham dulu dasar-dasar tentang Pajak Penghasilan atau yang biasa disingkat PPh. Sederhananya, PPh itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kita terima. Penghasilan ini bisa beragam bentuknya, mulai dari gaji bulanan sebagai karyawan, pendapatan dari usaha, hingga penghasilan dari investasi.

Kenapa sih kita harus bayar PPh? Uang pajak yang kita bayar itu nantinya akan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pembangunan dan pelayanan publik. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, sampai untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi, dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi untuk kemajuan negara kita.

Siapa aja yang wajib bayar PPh? Pada dasarnya, setiap orang yang punya penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar PPh. PTKP ini adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP ini berbeda-beda tergantung status pernikahan dan jumlah tanggungan. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang PTKP ya.

Mengenal Jenis-Jenis PPh yang Mungkin Kena ke Kamu¶

Ada beberapa jenis PPh yang perlu kamu ketahui, terutama yang berkaitan dengan penghasilan pribadi. Yang paling umum dan mungkin sering kamu dengar adalah PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21: Pajaknya Karyawan dan Penerima Penghasilan Rutin¶

PPh Pasal 21 ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, kalau kamu seorang karyawan atau penerima penghasilan rutin lainnya, biasanya PPh Pasal 21 ini yang akan dipotong dari penghasilanmu setiap bulan oleh perusahaan tempat kamu bekerja.

Perusahaan sebagai pemberi kerja akan menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya. Jadi, kamu sebagai karyawan biasanya tinggal terima beres aja, tapi penting juga buat kamu paham gimana cara hitungnya biar bisa ngecek dan memastikan potongan pajakmu sudah sesuai.

Jenis PPh Lainnya yang Perlu Diketahui (Sekilas)¶

Selain PPh Pasal 21, ada juga jenis PPh lain seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan lain-lain. Tapi, untuk bahasan kita kali ini, fokus utama kita adalah PPh Pasal 21 karena ini yang paling relevan dengan potongan pajak penghasilan karyawan. Jenis PPh lain biasanya lebih berkaitan dengan penghasilan dari investasi, usaha, atau penghasilan lain-lain. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lebih detail tentang jenis-jenis PPh lainnya ini.

Komponen Penghasilan yang Jadi Dasar Perhitungan Pajak¶

Oke, sekarang kita masuk ke komponen-komponen penghasilan yang jadi dasar perhitungan pajak. Gak semua penghasilan kita itu langsung dikenakan pajak ya. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan.

Penghasilan Bruto: Total Penghasilanmu Sebelum Potongan¶

Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang kamu terima dalam satu periode (biasanya bulanan) sebelum dikurangi apapun. Komponen penghasilan bruto ini bisa terdiri dari:

Gaji Pokok: Ini adalah gaji dasar yang kamu terima setiap bulan sesuai dengan kontrak kerja.
Tunjangan-Tunjangan: Banyak jenis tunjangan yang mungkin kamu terima, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Semua tunjangan ini termasuk dalam penghasilan bruto.
Bonus: Bonus yang kamu terima, baik itu bonus tahunan, bonus kinerja, atau bonus lainnya, juga termasuk dalam penghasilan bruto.
Uang Lembur: Kalau kamu sering lembur dan dapat uang lembur, uang lembur ini juga masuk ke penghasilan bruto.
Pendapatan Lainnya: Pendapatan lain-lain yang sifatnya rutin atau berkesinambungan juga bisa termasuk dalam penghasilan bruto. Misalnya, komisi (jika rutin), fee, dan sebagainya.

Intinya, semua penghasilan yang sifatnya rutin dan kamu terima dari pekerjaanmu itu masuk dalam kategori penghasilan bruto.

Penghasilan Neto: Penghasilan Setelah Dikurangi Pengurang¶

Nah, dari penghasilan bruto ini, gak semuanya langsung dikenakan pajak. Ada yang namanya pengurang penghasilan bruto. Pengurang ini ada dua jenis utama: Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun (jika ada). Setelah dikurangi pengurang ini, barulah kita dapat yang namanya Penghasilan Neto.

Biaya Jabatan: Biaya jabatan ini adalah biaya yang dianggap dikeluarkan oleh karyawan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari pekerjaannya. Biaya jabatan ini dihitung secara otomatis sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, batasan maksimal biaya jabatan adalah Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.

Misalnya, kalau penghasilan bruto kamu Rp 10.000.000, maka biaya jabatanmu adalah 5% x Rp 10.000.000 = Rp 500.000. Kalau penghasilan bruto kamu Rp 20.000.000, biaya jabatanmu tetap maksimal Rp 500.000, karena batasan maksimalnya segitu.
Iuran Pensiun: Kalau kamu ikut program pensiun dan membayar iuran pensiun setiap bulan, iuran pensiun ini juga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Tapi, perlu diingat, iuran pensiun yang boleh dikurangkan ini biasanya adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan, bukan iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan.

Setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun (jika ada), barulah kita dapat Penghasilan Neto. Penghasilan neto ini adalah dasar untuk perhitungan pajak selanjutnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Penghasilan yang Bebas Pajak¶

Setelah kita dapat Penghasilan Neto, langkah selanjutnya adalah mengurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini adalah sejumlah penghasilan yang dianggap bebas pajak. Artinya, penghasilan sejumlah PTKP ini tidak akan dikenakan pajak.

Besaran PTKP dan Status Wajib Pajak¶

Besaran PTKP ini berbeda-beda tergantung status pernikahan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Status wajib pajak ini biasanya dilambangkan dengan kode-kode seperti TK/0, TK/1, K/0, K/1, dan seterusnya.

TK (Tidak Kawin): Status untuk wajib pajak yang belum menikah.
- TK/0: Tidak Kawin tanpa tanggungan
- TK/1: Tidak Kawin dengan 1 tanggungan
- TK/2: Tidak Kawin dengan 2 tanggungan
- TK/3: Tidak Kawin dengan 3 tanggungan
K (Kawin): Status untuk wajib pajak yang sudah menikah.
- K/0: Kawin tanpa tanggungan
- K/1: Kawin dengan 1 tanggungan
- K/2: Kawin dengan 2 tanggungan
- K/3: Kawin dengan 3 tanggungan
KI/HB (Kawin Istri/Suami Hidup Berpisah): Status untuk wajib pajak yang sudah menikah tapi hidup berpisah dengan pasangan. Besaran PTKP-nya sama dengan status K.

Besaran PTKP Terbaru (Peraturan Terbaru)

Besaran PTKP ini bisa berubah-ubah sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk saat ini, berdasarkan peraturan terbaru, besaran PTKP adalah sebagai berikut:

Status Wajib Pajak	Besaran PTKP per Tahun
TK/0, K/0, KI/HB/0	Rp 54.000.000
TK/1, K/1, KI/HB/1	Rp 58.500.000
TK/2, K/2, KI/HB/2	Rp 63.000.000
TK/3, K/3, KI/HB/3	Rp 67.500.000

Tanggungan yang Diperhitungkan dalam PTKP

Tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus serta anak angkat, yang benar-benar menjadi tanggungan wajib pajak. Jumlah tanggungan maksimal yang diperbolehkan adalah 3 orang untuk setiap keluarga.

Contohnya, kalau kamu statusnya K/1 (Kawin dengan 1 tanggungan), berarti PTKP kamu adalah Rp 58.500.000 per tahun. Penghasilan neto kamu setahun yang sampai dengan Rp 58.500.000 tidak akan dikenakan pajak. Tapi, kalau penghasilan neto kamu lebih dari Rp 58.500.000, selisihnya akan menjadi dasar perhitungan pajak.

Penghasilan Kena Pajak (PKP): Dasar Perhitungan Pajak Sebenarnya¶

Setelah Penghasilan Neto dikurangi PTKP, barulah kita dapat Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP inilah yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan sebenarnya. Kalau PKP kamu nol atau negatif, berarti kamu tidak punya pajak penghasilan yang harus dibayar. Tapi, kalau PKP kamu positif, berarti kamu punya kewajiban pajak penghasilan.

Rumus Sederhana Menghitung PKP:

PKP = Penghasilan Neto Setahun - PTKP

Penghasilan neto setahun didapatkan dari Penghasilan Neto bulanan dikalikan 12 (kalau penghasilanmu bulanan). PTKP yang digunakan adalah PTKP tahunan sesuai dengan status wajib pajakmu.

Tarif Pajak Progresif: Semakin Besar Penghasilan, Semakin Besar Persentase Pajaknya¶

Perhitungan PPh di Indonesia menggunakan sistem tarif pajak progresif. Artinya, semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) kamu, semakin besar persentase tarif pajak yang dikenakan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi pajak yang lebih besar.

Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terbaru

Berikut adalah lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi terbaru yang berlaku saat ini:

Lapisan PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Cara Menghitung PPh Terutang dengan Tarif Progresif

Cara menghitung PPh terutang dengan tarif progresif adalah dengan menerapkan tarif pajak pada setiap lapisan PKP. Contohnya, kalau PKP kamu Rp 300.000.000, maka perhitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut:

Lapisan pertama (sampai Rp 60.000.000): 5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
Lapisan kedua (di atas Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000): 15% x (Rp 250.000.000 - Rp 60.000.000) = 15% x Rp 190.000.000 = Rp 28.500.000
Lapisan ketiga (di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000): 25% x (Rp 300.000.000 - Rp 250.000.000) = 25% x Rp 50.000.000 = Rp 12.500.000

Total PPh terutang setahun = Rp 3.000.000 + Rp 28.500.000 + Rp 12.500.000 = Rp 44.000.000

PPh Pasal 21 Sebulan: Potongan Pajak di Slip Gajimu

PPh terutang setahun yang sudah kita hitung tadi itu adalah total pajak penghasilan kamu dalam setahun. Nah, biasanya potongan pajak penghasilan di slip gaji kamu itu adalah PPh Pasal 21 sebulan. Cara menghitung PPh Pasal 21 sebulan adalah dengan membagi PPh terutang setahun dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Contohnya, dari perhitungan di atas, PPh terutang setahun adalah Rp 44.000.000. Maka, PPh Pasal 21 sebulan adalah Rp 44.000.000 / 12 = Rp 3.666.667 (dibulatkan). Jadi, perkiraan potongan pajak penghasilan di slip gaji kamu setiap bulan adalah sekitar Rp 3.666.667.

Langkah-Langkah Praktis Menghitung Potongan PPh Pasal 21¶

Biar lebih gampang, yuk kita rangkum langkah-langkah praktis menghitung potongan PPh Pasal 21 bulanan:

Hitung Penghasilan Bruto Bulanan: Jumlahkan gaji pokok, tunjangan-tunjangan, bonus (jika ada yang dibayar bulanan), uang lembur, dan pendapatan lain-lain yang kamu terima dalam sebulan.
Hitung Biaya Jabatan Bulanan: Hitung 5% dari penghasilan bruto bulananmu, tapi ingat batasan maksimalnya adalah Rp 500.000 per bulan.
Hitung Iuran Pensiun Bulanan (jika ada): Kalau kamu bayar iuran pensiun, catat besarnya iuran pensiun bulananmu.
Hitung Penghasilan Neto Bulanan: Kurangkan penghasilan bruto bulanan dengan biaya jabatan bulanan dan iuran pensiun bulanan (jika ada).
```
Penghasilan Neto Bulanan = Penghasilan Bruto Bulanan - Biaya Jabatan Bulanan - Iuran Pensiun Bulanan
```
Hitung Penghasilan Neto Setahun: Kalikan penghasilan neto bulanan dengan 12.
```
Penghasilan Neto Setahun = Penghasilan Neto Bulanan x 12
```
Tentukan Status PTKP dan Besaran PTKP Tahunan: Tentukan status PTKP kamu (TK/0, K/1, dll.) dan lihat tabel besaran PTKP tahunan yang berlaku.
Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun: Kurangkan penghasilan neto setahun dengan PTKP tahunan.
```
PKP Setahun = Penghasilan Neto Setahun - PTKP Tahunan
```
Hitung PPh Terutang Setahun: Hitung PPh terutang setahun menggunakan tarif pajak progresif yang berlaku, seperti contoh perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Hitung PPh Pasal 21 Sebulan: Bagi PPh terutang setahun dengan 12.
```
PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Terutang Setahun / 12
```

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa menghitung perkiraan potongan PPh Pasal 21 bulananmu sendiri. Jadi, kamu bisa lebih paham dan gak bingung lagi waktu lihat slip gaji.

Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 21¶

Biar lebih jelas lagi, kita coba contoh soal perhitungan PPh Pasal 21 ya.

Contoh Kasus:

Budi adalah seorang karyawan dengan status menikah (K/0) tanpa tanggungan. Penghasilan Budi setiap bulan adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok: Rp 8.000.000
Tunjangan Transportasi: Rp 500.000
Tunjangan Makan: Rp 400.000
Iuran Pensiun yang dibayar Budi: Rp 100.000 per bulan

Langkah-Langkah Perhitungan PPh Pasal 21 Budi:

Penghasilan Bruto Bulanan:
Rp 8.000.000 (Gaji Pokok) + Rp 500.000 (Tunjangan Transportasi) + Rp 400.000 (Tunjangan Makan) = Rp 8.900.000
Biaya Jabatan Bulanan:
5% x Rp 8.900.000 = Rp 445.000 (Karena masih di bawah Rp 500.000, maka biaya jabatan adalah Rp 445.000)
Iuran Pensiun Bulanan:
Rp 100.000
Penghasilan Neto Bulanan:
Rp 8.900.000 - Rp 445.000 - Rp 100.000 = Rp 8.355.000
Penghasilan Neto Setahun:
Rp 8.355.000 x 12 = Rp 100.260.000
PTKP Tahunan (Status K/0):
Rp 54.000.000
PKP Setahun:
Rp 100.260.000 - Rp 54.000.000 = Rp 46.260.000
PPh Terutang Setahun:
Karena PKP Budi Rp 46.260.000, maka seluruh PKP masuk ke lapisan tarif pertama (sampai Rp 60.000.000) dengan tarif 5%.
PPh Terutang Setahun = 5% x Rp 46.260.000 = Rp 2.313.000
PPh Pasal 21 Sebulan:
Rp 2.313.000 / 12 = Rp 192.750 (dibulatkan menjadi Rp 192.750)

Jadi, perkiraan potongan PPh Pasal 21 Budi setiap bulan adalah sekitar Rp 192.750.

Tabel Perhitungan (Opsional)

Untuk memudahkan, perhitungan di atas bisa juga diringkas dalam bentuk tabel:

Komponen Penghasilan/Pengurang	Bulanan (Rp)	Tahunan (Rp)
Penghasilan Bruto	8.900.000	106.800.000
Biaya Jabatan	445.000	5.340.000
Iuran Pensiun	100.000	1.200.000
Penghasilan Neto	8.355.000	100.260.000
PTKP (K/0)	-	54.000.000
PKP	-	46.260.000
PPh Terutang Setahun	-	2.313.000
PPh Pasal 21 Sebulan	192.750	-

Tips Tambahan Seputar Pajak Penghasilan¶

Selain cara menghitung, ada beberapa tips tambahan yang perlu kamu tahu tentang pajak penghasilan:

Punya NPWP itu Penting: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu identitas kamu sebagai wajib pajak. Punya NPWP itu wajib bagi setiap orang yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. NPWP penting untuk berbagai urusan administrasi perpajakan.
Lapor SPT Tahunan: Setiap tahun, kita wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. SPT ini adalah laporan pajak yang kita sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi biasanya tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
Manfaatkan Fasilitas Pajak yang Ada: Pemerintah seringkali memberikan fasilitas pajak, seperti insentif pajak atau pengurangan pajak. Cari tahu informasi tentang fasilitas pajak yang mungkin bisa kamu manfaatkan untuk meringankan beban pajakmu.
Update Terus Informasi Pajak: Peraturan pajak itu bisa berubah-ubah. Penting untuk selalu update informasi terbaru tentang peraturan pajak agar kamu tidak ketinggalan informasi dan selalu comply dengan peraturan yang berlaku. Kamu bisa cek website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau sumber informasi perpajakan terpercaya lainnya.

Kesimpulan¶

Menghitung potongan pajak penghasilan itu sebenarnya gak sesulit yang dibayangkan kan? Dengan memahami langkah-langkahnya dan komponen-komponen yang terlibat, kamu jadi lebih aware dan bisa mengecek sendiri apakah potongan pajak di slip gajimu sudah sesuai. Penting juga untuk selalu update informasi perpajakan dan memanfaatkan fasilitas pajak yang ada. Semoga artikel ini bermanfaat dan bikin kamu makin melek pajak ya!

Gimana? Udah lebih paham kan sekarang tentang cara hitung potongan pajak penghasilan? Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menarik seputar pajak penghasilan, jangan ragu buat sharing di kolom komentar ya!

Posting Komentar