Data Kemiskinan Beda? Ini Kata BPS Soal Versi Mereka vs. Bank Dunia

Table of Contents

Belakangan ini, ramai dibahas soal angka kemiskinan Indonesia yang kok beda jauh banget antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Bikin bingung kan? Ada yang bilang Bank Dunia nyebut 60,3% penduduk Indonesia miskin, sementara BPS cuma mencatat 8,57%. Angka 60,3% itu bahkan setara sekitar 171,8 juta jiwa, jauh banget dari 24,06 juta jiwa versi BPS. Nah, biar enggak salah paham, BPS akhirnya buka suara menjelaskan kenapa angkanya bisa timpang begitu.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, kasih penjelasan yang cukup gamblang. Menurutnya, perbedaan angka ini bukan berarti ada yang salah atau kontradiksi. Justru, bedanya angka itu karena metodologi penghitungan dan tujuan penggunaannya memang enggak sama. Penting banget buat kita memahami ini biar enggak gampang kaget atau malah salah menafsirkan.

Amalia bilang, “Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.” Jadi, intinya beda angka itu karena beda alat ukur dan beda buat apa data itu dipakai. Kayak ngukur jarak pakai meter dan kaki, hasilnya beda tapi sama-sama benar dalam konteks satuannya.

Gimana Bank Dunia Ngukur Kemiskinan? Pakai PPP!¶

Bank Dunia punya cara sendiri buat ngukur kemiskinan, terutama untuk perbandingan antarnegara. Mereka pakai pendekatan yang namanya Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas Daya Beli. Gampangnya, PPP itu kayak nilai tukar ‘virtual’ yang disesuaikan dengan daya beli di setiap negara. Jadi, uang 1 dolar di Amerika mungkin daya belinya beda sama 1 dolar di Indonesia (setelah dikonversi). Nah, PPP ini mencoba menyamakan daya beli itu.

Bank Dunia punya tiga standar garis kemiskinan global berbasis PPP:
* US$ 2,15 PPP per hari buat ngukur kemiskinan ekstrem (ini buat negara-negara berpendapatan rendah).
* US$ 3,65 PPP per hari buat negara-negara berpendapatan menengah bawah.
* US$ 6,85 PPP per hari buat negara-negara berpendapatan menengah atas.

Nah, Indonesia ini sejak tahun 2023 sudah naik kelas jadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country). Status ini kita dapat berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita kita yang mencapai US$ 4.870. Karena status inilah, Bank Dunia otomatis pakai standar US$ 6,85 PPP per hari untuk ngukur kemiskinan di Indonesia dalam laporan global mereka.

Angka US$ 6,85 PPP per hari itu, kalau dikonversi ke Rupiah di tahun 2024, kira-kira setara dengan Rp5.993,03 per kapita per hari. Angka ini didapat dari rata-rata (median) garis kemiskinan yang dipakai oleh 37 negara lain yang juga masuk kategori menengah atas, tapi sudah disesuaikan pakai konsep PPP tadi. Jadi, standarnya memang dibuat untuk membandingkan daya beli minimal antarnegara di level pendapatan yang sama.

Tapi, Amalia juga kasih catatan penting. Angka dari Bank Dunia itu sifatnya lebih ke referensi global. Enggak wajib lho setiap negara langsung plek-ketiplek ngikutin angka itu buat kebijakan domestiknya. Kenapa? Ya karena kondisi tiap negara, bahkan tiap daerah di dalam satu negara, beda-beda banget.

Bayangin aja, standar hidup di Jakarta pasti beda sama di pelosok Papua Selatan, kan? Biaya hidup, harga barang kebutuhan, akses layanan dasar, semuanya beda. Makanya, banyak negara, termasuk Indonesia, punya garis kemiskinan nasional atau regional yang dihitung sendiri, disesuaikan sama kondisi dan standar hidup lokal yang unik itu. Ini yang penting buat kebijakan di dalam negeri.

Kalau BPS Ngukurnya Gimana? Pakai Kebutuhan Riil!¶

Nah, beda sama Bank Dunia yang pakai standar global berbasis daya beli (PPP), BPS ngukur kemiskinan pakai pendekatan yang namanya Cost of Basic Needs (CBN) atau Biaya Kebutuhan Dasar. Cara ini ngitung berapa sih minimal uang yang dibutuhkan seseorang per bulan buat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu makanan atau non-makanan.

Untuk kebutuhan makanan, BPS pakai standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari. Kebutuhan kalori ini dipenuhi dari paket bahan pangan umum yang biasa dikonsumsi masyarakat, misalnya beras, telur, tahu, tempe, sayur-mayur, dan lain-lain. Jadi, dilihat nih, dengan uang berapa minimal seseorang bisa makan cukup kalori sehari-hari.

Selain makanan, dihitung juga kebutuhan non-makanan yang esensial. Ini termasuk biaya buat perumahan (sewa atau cicilan, listrik, air), pendidikan (sekolah, buku), kesehatan (obat, berobat), pakaian (baju sehari-hari), dan transportasi (ongkos atau bensin). Semua biaya ini digabungin buat nentuin satu angka minimal per bulan per orang.

Data buat ngitung ini semua diambil BPS dari survei rutin mereka, namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas ini survei raksasa yang dilakuin dua kali setahun. Di tahun 2024 kemarin, Susenas Maret itu mencakup 345.000 rumah tangga sampel di seluruh Indonesia, dan Susenas September mencakup 76.310 rumah tangga. Dari data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga inilah BPS bisa ngitung garis kemiskinan nasional dan regional.

Hasil hitungan BPS per September 2024 menunjukkan garis kemiskinan nasional itu sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Nah, ini angka buat satu orang ya. Karena rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia itu terdiri dari 4,71 orang, maka garis kemiskinan buat satu rumah tangga miskin itu sekitar Rp2.803.590 per bulan (Rp595.242 dikali 4,71).

Angka garis kemiskinan BPS ini juga beda-beda lho per provinsi. Misalnya, di DKI Jakarta yang biaya hidupnya tinggi, garis kemiskinannya mencapai Rp4.238.886 per rumah tangga. Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), garis kemiskinan rumah tangganya Rp3.102.215 per bulan. Perbedaan ini wajar karena memang biaya hidup di tiap daerah enggak sama. BPS memperhitungkan ini supaya garis kemiskinan yang dipakai relevan dengan kondisi lokal.

Kenapa Dua Angka Ini Penting (dan Enggak Saling Bertentangan)?¶

Jadi, kesimpulannya, angka Bank Dunia (60,3%) dan BPS (8,57%) itu enggak saling bertentangan karena mereka ngukur pakai alat yang beda dan buat tujuan yang beda.

• Angka Bank Dunia (60,3%): Ini pakai standar global US$ 6,85 PPP per hari. Tujuannya buat membandingkan kondisi kemiskinan Indonesia dengan negara-negara lain yang punya level pendapatan (menengah atas) yang mirip. Ini berguna buat melihat posisi Indonesia di kancah global dari sisi kemiskinan relatif (relatif terhadap standar hidup menengah atas global). Standar US$ 6,85 PPP ini jauh lebih tinggi daripada garis kemiskinan nasional BPS. Makanya, orang yang enggak miskin menurut standar BPS bisa jadi masuk kategori miskin kalau diukur pakai standar Bank Dunia ini. Ini bukan berarti tiba-tiba banyak orang Indonesia jadi miskin mendadak, tapi standar ukurnya aja yang beda.
• Angka BPS (8,57%): Ini pakai standar nasional berbasis Biaya Kebutuhan Dasar (CBN). Tujuannya buat ngukur kemiskinan di dalam negeri berdasarkan kebutuhan riil dan standar hidup lokal. Angka ini yang dipakai pemerintah Indonesia buat bikin kebijakan anti-kemiskinan, nyalurin bantuan sosial (kayak BLT, BPNT), ngevaluasi program-program pembangunan, dan nentuin target pengentasan kemiskinan nasional. Angka ini lebih relevan buat kita yang tinggal di Indonesia sehari-hari.

BPS menekankan supaya masyarakat memahami konsep garis kemiskinan ini dengan benar. Kemiskinan itu bukan cuma soal punya pendapatan sekian rupiah per hari. Misalnya, ada omongan “kalau gaji 20 ribu per hari berarti bukan orang miskin”. Ini pemahaman yang kurang tepat. Garis kemiskinan itu dihitung berdasarkan kemampuan memenuhi paket kebutuhan dasar per bulan, bukan cuma pendapatan harian yang diitung mentah-mentah. Pendapatan cuma salah satu faktor, tapi yang dilihat adalah daya beli pendapatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk memudahkan pemahaman, coba lihat perbandingan singkat ini:

```mermaid
graph LR
A[Data Mentah Kemiskinan]←Susenas→B(BPS)
A←Survei Global & Data GNI→C(Bank Dunia)

B --Metode CBN (Kebutuhan Dasar Lokal)--> D(Garis Kemiskinan Nasional - Rp 595 ribu/kap/bulan)
C --Metode PPP ($6.85/hari - Daya Beli Global)--> E(Garis Kemiskinan Global untuk UMC)

D --Tujuan: Kebijakan Domestik, Target Nasional--> F(Angka Kemiskinan Nasional - 8.57%)
E --Tujuan: Perbandingan Global, Analisis Internasional--> G(Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia - 60.3%)

F -.beda angka, beda standar.- G
style F fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2
style G fill:#ccf,stroke:#333,stroke-width:2

```

Indikator	BPS	Bank Dunia (Laporan UMC)
Metodologi	Cost of Basic Needs (CBN)	Purchasing Power Parity (PPP) - $6.85 per hari
Standar Pengukuran	Kebutuhan dasar riil lokal (Rp/kap/bulan)	Daya beli standar global ($/kap/hari)
Tujuan Pengukuran	Kebijakan & evaluasi domestik	Perbandingan global antar negara UMC
Unit Ukur	Rupiah per kapita per bulan	Dolar PPP per kapita per hari
Hasil (Sept 2024)	8,57% (24,06 juta jiwa)	60,3% (171,8 juta jiwa)
Relevansi	Sangat relevan untuk kebijakan nasional	Relevan untuk perbandingan internasional

Bayangkan ada dua sekolah dengan standar kelulusan yang beda. Sekolah A nilai minimalnya 50, Sekolah B nilai minimalnya 80. Kalau ada 100 murid, di Sekolah A mungkin 90% lulus (nilai di atas 50). Di Sekolah B, mungkin cuma 30% yang lulus (nilai di atas 80). Angka kelulusannya beda jauh (90% vs 30%), tapi bukan berarti datanya salah. Beda karena standar minimumnya beda. Mirip kayak data kemiskinan BPS vs Bank Dunia. BPS pakai standar minimum kebutuhan lokal, Bank Dunia pakai standar daya beli global yang lebih tinggi (untuk kategori negara setara Indonesia).

Memahami Konteks Adalah Kunci¶

Memahami perbedaan metodologi dan tujuan ini sangat penting. Jangan sampai angka kemiskinan versi Bank Dunia bikin kita panik dan berpikir tiba-tiba Indonesia jadi negara yang jauh lebih miskin dari yang kita kira. Angka Bank Dunia menunjukkan seberapa banyak penduduk Indonesia yang daya belinya di bawah standar global untuk negara menengah atas. Ini adalah tantangan pembangunan ekonomi yang berbeda dengan mengentaskan penduduk dari kemiskinan absolut (standar BPS) yang merupakan prioritas utama kebijakan nasional.

Data BPS adalah alat utama pemerintah Indonesia untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Ini adalah angka yang paling relevan untuk melihat kondisi kemiskinan berdasarkan biaya hidup minimal di Indonesia.

Jadi, ketika melihat data kemiskinan, penting untuk selalu bertanya: data ini diukur pakai standar apa dan untuk tujuan apa? Dengan begitu, kita bisa menafsirkan angka-angka tersebut dengan lebih bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang salah.

Punya pandangan lain soal perbedaan data kemiskinan ini? Atau ada pertanyaan lebih lanjut? Yuk, sampaikan di kolom komentar!