Data Kemiskinan Beda Versi BPS dan Bank Dunia? Ini Kata BPS!

Table of Contents

Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya buka suara soal angka kemiskinan Indonesia yang kelihatannya beda jauh banget antara data mereka dan data Bank Dunia. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya, kok bisa angkanya beda drastis gitu? BPS mencatat angka kemiskinan kita di 8,57 persen, sementara Bank Dunia bilang 60,3 persen. Jauh banget kan?

Perbedaan angka ini sempat bikin heboh. Ada yang panik, ada yang bingung, ada juga yang curiga. Padahal, menurut BPS, perbedaan ini wajar dan nggak saling bertentangan kok. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin angkanya beda jauh gitu?

Kenapa Angkanya Beda? Standar Garis Kemiskinannya Beda!¶

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa biang kerok perbedaan angka ini adalah perbedaan standar garis kemiskinan yang dipakai. BPS dan Bank Dunia punya cara ngukur dan standar yang beda, dan tujuannya juga beda. Ini penting banget buat dipahami.

BPS pakai standar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Sementara Bank Dunia pakai standar global yang tujuannya untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara di seluruh dunia. Jadi, wajar kalau hasilnya beda karena basis pengukurannya beda. Ibaratnya, ngukur suhu pakai Celcius sama ngukur suhu pakai Fahrenheit, angkanya pasti beda kan, meskipun yang diukur sama-sama suhu.

Garis Kemiskinan Versi BPS: Kebutuhan Dasar¶

BPS mengukur garis kemiskinan di Indonesia pakai pendekatan yang namanya Kebutuhan Dasar (Cost of Basic Needs - CBN). Cara ini menghitung jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini dibagi dua: kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan.

Untuk kebutuhan makanan, BPS menghitung biaya minimum untuk memenuhi 2.100 kalori per orang per hari. Ini mencakup berbagai jenis makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan lain-lain, sesuai dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Sementara kebutuhan non-makanan itu seperti biaya perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Semua ini dihitung berdasarkan pengeluaran rata-rata penduduk di wilayah survei.

Makanya, angka garis kemiskinan BPS itu bervariasi antarprovinsi, bahkan antar kota dan desa, karena biaya hidup dan pola konsumsi di setiap daerah bisa beda-beda. Pendekatan CBN ini dianggap bisa mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia secara spesifik. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan kemiskinan dari waktu ke waktu di tingkat nasional dan regional, serta untuk dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang pas buat Indonesia.

Garis kemiskinan BPS per September 2024, misalnya, angkanya sekitar Rp 535 ribu per kapita per bulan. Seseorang dianggap miskin kalau pengeluarannya per bulan di bawah angka ini. Dengan standar ini, BPS mencatat 8,57 persen penduduk Indonesia atau sekitar 24,06 juta jiwa masuk kategori miskin.

Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia: Untuk Perbandingan Global¶

Nah, beda lagi sama Bank Dunia. Bank Dunia punya standar garis kemiskinan yang tujuannya buat memantau pengentasan kemiskinan secara global dan yang paling penting, membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Mereka pakai satuan US$ PPP atau purchasing power parity. PPP ini bukan kurs mata uang biasa ya, tapi metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Jadi, US$ 1 PPP di satu negara itu daya belinya diusahakan setara dengan US$ 1 PPP di negara lain. Ini bikin angka kemiskinan antarnegara jadi lebih apple-to-apple buat dibandingkan.

Bank Dunia punya tiga standar garis kemiskinan global, disesuaikan dengan kategori pendapatan negara:

1. US$ 2,15 PPP per kapita per hari: Ini standar paling rendah, buat ngukur kemiskinan ekstrem (extreme poverty). Angka ini merefleksikan garis kemiskinan di negara-negara termiskin di dunia.
2. US$ 3,65 PPP per kapita per hari: Ini standar buat negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income). Merefleksikan garis kemiskinan rata-rata di kelompok negara ini.
3. US$ 6,85 PPP per kapita per hari: Nah, ini standar buat negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Angka ini didasarkan pada median garis kemiskinan di 37 negara yang masuk kategori ini.

Penting dicatat, US$ 1 PPP itu nilainya beda-beda tergantung tahunnya dan metode penghitungannya. Menurut BPS, nilai US$ 1 PPP di tahun 2024 setara dengan Rp 5.993,03. Jadi, kalau dihitung per bulan, garis kemiskinan Bank Dunia jadi:
* US$ 2,15/hari x 30 hari = US$ 64,5 PPP/bulan. Kalau dikonversi: 64,5 x Rp 5.993,03 = sekitar Rp 386.540 per kapita per bulan.
* US$ 3,65/hari x 30 hari = US$ 109,5 PPP/bulan. Kalau dikonversi: 109,5 x Rp 5.993,03 = sekitar Rp 656.231 per kapita per bulan.
* US$ 6,85/hari x 30 hari = US$ 205,5 PPP/bulan. Kalau dikonversi: 205,5 x Rp 5.993,03 = sekitar Rp 1.231.578 per kapita per bulan.

Perhatikan angka konversi US$ 6,85 PPP/hari menjadi sekitar Rp 1,2 jutaan per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dari garis kemiskinan BPS yang sekitar Rp 535 ribu per bulan. Inilah kunci perbedaannya.

Indonesia dan Kategori Pendapatan Menengah Atas¶

Kenapa Bank Dunia melaporkan angka kemiskinan Indonesia 60,3 persen? Menurut penjelasan BPS, angka itu didapat pakai standar garis kemiskinan US$ 6,85 PPP per kapita per hari. Kenapa pakai standar itu? Karena Indonesia baru saja naik kelas ke kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) oleh Bank Dunia. Kenaikan status ini terjadi pada tahun 2023, di mana Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia mencapai US$ 4.870.

Rentang GNI per kapita untuk kategori menengah atas itu antara US$ 4.516 sampai US$ 14.005. Indonesia memang sudah masuk, tapi posisinya masih di ambang batas bawah kategori ini. Jadi, ketika Bank Dunia mengukur kemiskinan di negara-negara upper-middle income secara global, mereka pakai standar median ($6,85 PPP), dan itulah yang diterapkan ke Indonesia.

Amalia menegaskan lagi, standar US$ 6,85 PPP itu disusun berdasarkan median garis kemiskinan di 37 negara yang juga berpendapatan menengah atas. Standar itu bukan disusun berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Makanya, wajar kalau angkanya jadi jauh lebih besar dibandingkan garis kemiskinan BPS yang memang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat lokal.

Membandingkan yang Tidak Sama Persis¶

Jadi, perbedaan angka kemiskinan BPS (8,57%) dan Bank Dunia (60,3%) itu bukan berarti salah satunya bohong atau datanya ngaco. Keduanya benar, tapi mengukur hal yang sedikit berbeda, dengan standar yang beda, dan untuk tujuan yang beda.

Mari kita lihat perbandingannya dalam tabel sederhana:

Indikator Pengukuran	BPS - Garis Kemiskinan Nasional	Bank Dunia - Garis Kemiskinan Global ($6.85 PPP)
Metode	Cost of Basic Needs (CBN)	International Poverty Lines (menggunakan PPP)
Dasar Perhitungan	Kebutuhan dasar riil masyarakat Indonesia (makanan & non-makanan)	Median garis kemiskinan di negara Upper-Middle Income global (dalam daya beli setara)
Satuan	Rupiah per kapita per bulan	US$ PPP per kapita per hari (dikonversi)
Tujuan Utama	Memantau kemiskinan nasional & regional, dasar kebijakan dalam negeri	Membandingkan kemiskinan antarnegara secara global
Garis Kemiskinan	Sekitar Rp 535 ribu/kapita/bulan (Sept 2024)	Setara sekitar Rp 1,2 juta/kapita/bulan (Sept 2024 estimasi PPP 2024)
Persentase Hasil	8,57% (Sept 2024)	60,3% (Estimasi April 2025, berdasar data 2024)

Dari tabel ini kelihatan jelas kan bedanya? Garis kemiskinan Bank Dunia yang US$ 6,85 PPP itu jauh lebih ‘tinggi’ standarnya daripada garis kemiskinan BPS. Jadi, orang yang dianggap tidak miskin menurut standar BPS (pengeluaran di atas Rp 535 ribu/bulan) bisa saja masuk kategori miskin kalau pakai standar Bank Dunia yang US$ 6,85 PPP (pengeluaran di bawah Rp 1,2 jutaan/bulan).

Ini seperti membandingkan jumlah orang yang bisa membeli sepeda motor (standar BPS) dengan jumlah orang yang bisa membeli mobil (standar Bank Dunia US$ 6,85). Tentu saja jumlah orang yang bisa membeli mobil jauh lebih sedikit dibandingkan yang bisa membeli motor. Atau sebaliknya, jumlah orang yang belum bisa membeli mobil pasti jauh lebih banyak daripada yang belum bisa membeli motor.

Apa Artinya Bagi Indonesia?¶

Perbedaan data ini nggak berarti salah satu data itu nggak valid ya. Data BPS itu valid untuk melihat potret kemiskinan relatif di Indonesia berdasarkan kebutuhan dasar lokal. Data ini penting banget buat pemerintah Indonesia untuk merancang program-program pengentasan kemiskinan, menyalurkan bantuan sosial, dan mengukur keberhasilan kebijakan dalam negeri.

Sementara data Bank Dunia dengan standar PPP itu valid untuk melihat posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia, khususnya yang setara di kategori pendapatan menengah atas. Ini berguna untuk analisis komparatif global dan melihat tantangan pembangunan dari perspektif internasional.

Angka 60,3 persen menurut standar Bank Dunia US$ 6,85 PPP menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah naik kelas jadi negara berpendapatan menengah atas, masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) untuk memastikan mayoritas penduduknya punya daya beli yang setara dengan standar minimum di negara-negara lain di kategori pendapatan yang sama. Ini tantangan pembangunan yang besar, bukan sekadar angka kemiskinan klasik.

BPS juga menekankan bahwa Bank Dunia sendiri sebetulnya punya tiga garis kemiskinan, termasuk yang US$ 2,15 PPP untuk kemiskinan ekstrem dan US$ 3,65 PPP untuk negara menengah bawah. Kalau pakai standar US$ 3,65 PPP, angka kemiskinan Indonesia juga akan lebih rendah dari 60,3 persen, tapi kemungkinan masih di atas angka BPS. Kalau pakai standar US$ 2,15 PPP, angka kemiskinan ekstrem Indonesia jauh lebih kecil lagi. Laporan Bank Dunia memang biasanya menyajikan angka berdasarkan ketiga standar ini, tapi yang sering dikutip adalah yang relevan dengan status pendapatan negara tersebut, dalam hal ini US$ 6,85 PPP untuk Indonesia yang upper-middle income.

Jadi, nggak perlu bingung atau panik berlebihan ya kalau lihat dua angka kemiskinan yang beda. Yang satu pakai kacamata lokal yang detail (BPS), yang satu lagi pakai kacamata global buat perbandingan (Bank Dunia). Keduanya punya manfaat masing-masing dan penting dipahami konteksnya. Tugas kita adalah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan, baik menurut standar lokal maupun meningkatkan kesejahteraan dan daya beli agar semakin banyak penduduk yang bisa hidup di atas standar internasional yang lebih tinggi.

Gimana nih menurut kamu penjelasan BPS ini? Udah nggak bingung lagi kan sama bedanya data kemiskinan BPS dan Bank Dunia? Atau masih ada yang pengen ditanyain? Yuk, diskusi di kolom komentar!