Kode Etik Laut China Selatan: Vietnam Optimis Kelar Awal 2026!

Table of Contents

Harapan Baru dari Vietnam soal Kode Etik¶

Akhirnya ada kabar fresh nih soal pembahasan Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct - COC) yang udah jadi PR bareng negara-negara ASEAN dan China selama lebih dari dua dekade. Menteri Pertahanan Vietnam, Phan Van Giang, baru-baru ini ngasih sinyal positif. Menurutnya, draf panduan tata perilaku ini kemungkinan besar bisa rampung dan disahkan pada akhir tahun 2025 atau paling lambat awal 2026. Optimisme ini disampein Pak Phan waktu ngomong di forum bergengsi Dialog Shangri-La ke-22 di Singapura. Ini jadi angin segar di tengah proses negosiasi yang emang panjang banget dan seringkali dibilang mandek.

Negosiasi COC ini emang kayak jalan marathon yang super jauh. Bayangin aja, udah lebih dari 20 tahun dibahas, tapi wujud finalnya belum juga kelihatan. Kenapa sih lama banget? Nah, Pak Phan jelasin, ini bukan cuma soal nyusun draft di atas kertas. Setiap negara anggota ASEAN, entah yang punya garis pantai langsung sama Laut China Selatan atau yang nggak, perlu banget ngereview dan mempelajari setiap poin dalam draf itu dengan teliti. Proses peninjauan ini yang makan waktu nggak sebentar. Wajar sih, karena ini kan bakal jadi semacam ‘aturan main’ yang ngatur banyak hal sensitif di wilayah yang lagi panas.

Menurut Pak Phan, semakin banyak waktu yang diinvestasikan buat ngajiin dan nyelarasin dokumen sepenting ini, hasilnya nanti bakal makin efektif. Artinya, nggak cuma sekadar ada dokumennya, tapi beneran bisa jalan dan ngasih manfaat buat semua pihak. Pendekatan ini nunjukin bahwa Vietnam ngeliat proses ini sebagai investasi jangka panjang demi stabilitas regional. Daripada buru-buru tapi hasilnya bolong-bolong, mending pelan tapi pasti dan komprehensif. Ini prinsip yang penting banget dalam diplomasi, apalagi urusan yang seabstrak dan kompleks kayak Laut China Selatan.

Kenapa Kode Etik Ini Penting Banget?¶

Mungkin ada yang nanya, emangnya sepenting apa sih Kode Etik ini? Laut China Selatan ini bukan cuma sekadar wilayah laut biasa. Ini jalur pelayaran super penting buat perdagangan global, kaya sumber daya alam termasuk minyak dan gas, dan juga rumah bagi banyak nelayan. Tapi, wilayah ini juga jadi sumber ketegangan karena adanya klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara. China ngeklaim sebagian besar wilayah ini dengan dasar ‘sembilan garis putus-putus’ (nine-dash line), sementara ada tiga negara anggota ASEAN – Filipina, Vietnam, dan Malaysia – yang juga punya klaim di beberapa area yang sama. Brunei dan Indonesia juga punya kepentingan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka di wilayah ini.

Ketegangan di Laut China Selatan ini udah seringkali bikin deg-degan. Pernah ada insiden antara kapal militer, kapal penjaga pantai, sampe kapal nelayan. Bangunan dan pangkalan militer juga makin banyak dibangun di pulau-pulau atau karang-karang di sana. Ini semua bikin suasana di Laut China Selatan jadi panas. Nah, Kode Etik ini dirancang persis buat meredam potensi konflik-konflik semacam itu.

Pak Phan Van Giang ngegarisbawahi, keberadaan panduan tata perilaku ini nanti bakal jauh mempermudah ASEAN dan China buat nyelesaiin perselisihan di Laut China Selatan secara langsung dan damai. Dia bilang, “Kita perlu segera mengadopsi mekanisme ini karena akan jauh lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan dengan kondisi sekarang.” Kalo udah ada aturan main yang jelas dan disepakati bareng, diharapkan nggak akan ada lagi salah paham atau tindakan yang bisa memicu ketegangan. Misalnya, gimana kalo ada kapal militer dari satu negara ketemu kapal sipil dari negara lain? Atau gimana mekanisme komunikasi kalo ada insiden yang nggak diinginkan? COC ini diharapkan bisa ngatur hal-hal detail kayak gini.

Perjalanan Panjang Negosiasi¶

Negosiasi Kode Etik ini bukan dimulai kemarin sore. Prosesnya udah mirip sinetron yang episode-nya nggak habis-habis, udah lebih dari 20 tahun! Awalnya, di tahun 2002, ASEAN dan China sepakat buat punya Deklarasi Tata Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea - DOC). DOC ini sifatnya lebih ke pernyataan politik dan non-mengikat secara hukum. Tujuannya baik, yaitu buat ngejaga perdamaian dan stabilitas, tapi karena nggak mengikat, implementasinya ya kurang nendang. Makanya, semua pihak merasa perlu buat naik kelas ke Kode Etik (COC) yang sifatnya mengikat secara hukum dan punya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas.

Perundingan buat COC ini resmi dimulai tahun 2013. Sejak itu, ada banyak putaran pertemuan, baik di tingkat teknis maupun tingkat menteri. Prosesnya berat karena perbedaan pandangan dan kepentingan di antara para pihak itu besar banget. Ada yang pengen COC-nya komprehensif dan mencakup semua isu, ada yang pengen lebih terbatas. Ada yang ngotot soal yurisdiksi, ada yang pengen menekankan kebebasan bernavigasi. China sebagai pihak non-ASEAN juga punya posisi dan proposalnya sendiri yang nggak selalu sejalan dengan keinginan semua negara ASEAN.

Meskipun lelet, prosesnya tetep jalan. Tahun 2018, ada single draft negotiating text yang disepakati sebagai dasar buat perundingan selanjutnya. Ini jadi progress penting karena akhirnya ada satu dokumen yang sama buat dibahas, meskipun isinya masih banyak yang perlu dinegosiasiin. Nah, optimisme Vietnam soal target akhir 2025 atau awal 2026 ini nunjukin bahwa mungkin proses perundingan udah masuk ke tahap yang lebih serius atau ada momentum baru yang bikin semua pihak lebih semangat buat nyelesaiin.

Tantangan yang Dihadapi¶

Jangan kira jalan menuju COC ini mulus ya. Tantangannya banyak banget, kayak labirin yang ruwet.

Pertama, udah jelas soal klaim tumpang tindih. Setiap negara punya dasar klaimnya sendiri, ada yang pake sejarah, ada yang pake hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Mendamaikan semua klaim ini di dalam satu dokumen mengikat itu PR besar. Misalnya, China punya klaim historis ‘sembilan garis putus-putus’ yang ditolak oleh banyak negara, termasuk putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016 yang menyatakan klaim China nggak punya dasar hukum internasional. Gimana COC ini akan mengakomodasi atau menghindari isu-isu sensitif kayak gini? Ini yang bikin perundingan seret.

Kedua, perbedaan pandangan di antara anggota ASEAN sendiri. Meskipun ASEAN punya posisi sentralitas (ASEAN Centrality) dalam urusan regional, nggak semua anggotanya punya level kepentingan atau pendekatan yang sama persis terhadap Laut China Selatan. Ada negara yang berbatasan langsung dan kena dampak paling nyata dari sengketa ini (kayak Filipina dan Vietnam), ada juga yang lebih fokus ke aspek lain atau punya hubungan ekonomi yang sangat erat dengan China (misalnya Kamboja atau Laos). Menjaga kekompakan ASEAN dalam perundingan dengan China ini jadi tantangan internal yang nggak kalah sulit.

Ketiga, soal cakupan dan sifat mengikat COC. Apa aja yang bakal diatur dalam COC? Apakah cuma soal perilaku kapal di laut? Atau juga soal pembangunan di pulau/karang, kegiatan militer, sampe eksplorasi sumber daya alam? Makin luas cakupannya, makin banyak detail yang perlu disepakati dan makin ribet negosiasinya. Terus, seberapa mengikat sih nantinya? Apakah ada mekanisme penegakan hukum atau sanksi kalo ada yang melanggar? Detail-detail teknis ini juga butuh kerja keras buat disepakati.

Keempat, faktor eksternal. Laut China Selatan ini kan bukan cuma urusan negara-negara di kawasan. Kekuatan besar kayak Amerika Serikat, Jepang, Australia, sampe negara-negara Eropa juga punya kepentingan di sana, terutama soal kebebasan bernavigasi dan keamanan jalur pelayaran. Kehadiran atau manuver kekuatan eksternal ini kadang bisa mempengaruhi dinamika perundingan atau malah menambah kompleksitas situasi di lapangan. Meskipun COC adalah kesepakatan antara ASEAN dan China, dinamika global pasti ikut mewarnai.

Ini tabel singkat anggota ASEAN dan yang punya klaim tumpang tindih dengan China:

Negara ASEAN	Punya Garis Pantai/ZEE di Laut China Selatan?	Punya Klaim Tumpang Tindih dengan China?
Indonesia	Ya	Tidak (Klaim ZEE di Natuna)
Malaysia	Ya	Ya
Filipina	Ya	Ya
Vietnam	Ya	Ya
Brunei Darussalam	Ya	Ya
Singapura	Ya (Tapi lebih ke Jalur Pelayaran)	Tidak
Thailand	Ya (Tapi lebih ke Teluk Thailand)	Tidak
Kamboja	Ya (Tapi lebih ke Teluk Thailand)	Tidak
Laos	Tidak (Landlocked)	Tidak
Myanmar	Ya (Tapi lebih ke Laut Andaman)	Tidak

Dari tabel di atas, kelihatan kan kalo nggak semua negara ASEAN punya level keterlibatan yang sama langsung di sengketa klaim teritorial dengan China. Ini salah satu faktor yang bikin negosiasi susah disepakati bareng-bareng.

Apa yang Mungkin Ada dalam Kode Etik Ini?¶

Meskipun draf finalnya belum terbuka buat umum, dari diskusi dan clue yang beredar selama ini, Kode Etik Laut China Selatan kemungkinan bakal mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Mekanisme Pencegahan Insiden: Ini yang paling krusial. Gimana cara mencegah kejadian di laut biar nggak escalasi jadi konflik? Mungkin akan ada aturan soal jarak aman antar kapal, penggunaan komunikasi radio, atau prosedur saat berpapasan.
2. Saluran Komunikasi Darurat: Kalo ada insiden yang udah kejadian, gimana cara komunikasi antarpihak supaya nggak salah paham dan bisa diselesaikan dengan cepat? Hotline atau kanal komunikasi khusus kayaknya bakal masuk dalam daftar.
3. Kerja Sama di Area yang Nggak Kontroversial: COC juga bisa jadi wadah buat kerja sama di bidang-bidang yang nggak jadi sengketa, misalnya riset ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, atau SAR (Search and Rescue) kalo ada kecelakaan di laut. Kerja sama ini bisa bangun kepercayaan antarpihak.
4. Penyelesaian Sengketa Secara Damai: COC harusnya punya klausul yang mewajibkan para pihak buat nyelesaiin sengketa lewat cara damai, sesuai dengan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Meskipun COC bukan pengadilan, dia bisa mengarahkan para pihak ke jalur diplomatik atau hukum.
5. Aturan Main buat Aktivitas Tertentu: Mungkin juga ada aturan soal aktivitas tertentu, kayak eksplorasi sumber daya atau pembangunan struktur di laut, meskipun ini area yang paling sensitif dan sulit disepakati.

Intinya, COC ini bukan cuma dokumen hukum, tapi juga alat politik buat ngasih prediktabilitas dan ketenangan di wilayah yang lagi panas. Dengan adanya aturan yang disepakati bareng, semua pihak diharapkan bisa berperilaku lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

Dampak Jika Kode Etik Terwujud¶

Kalo optimisme Vietnam ini beneran jadi kenyataan dan Kode Etik Laut China Selatan bisa disahkan akhir 2025 atau awal 2026, ini bakal jadi pencapaian besar buat ASEAN dan China. Kenapa?

Pertama, ini bakal nunjukkin bahwa ASEAN dan China bisa bekerja sama buat ngelola salah satu isu paling rumit di kawasan ini. Ini bisa meningkatkan kepercayaan antarpihak dan memperkuat peran sentral ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.

Kedua, potensi peredaan ketegangan di Laut China Selatan bakal lebih besar. Insiden-insiden di laut diharapkan bisa menurun karena ada panduan perilaku yang jelas. Ini bagus buat semua negara yang pake jalur pelayaran di sana, termasuk kapal dagang dari seluruh dunia.

Ketiga, ini bisa jadi fondasi buat kerja sama yang lebih luas di masa depan. Kalo urusan yang sesulit sengketa klaim aja bisa dikelola, bukan nggak mungkin kerja sama di bidang lain juga bisa makin erat.

Namun, perlu diingat juga bahwa COC ini bukan obat mujarab yang langsung nyelesaiin semua masalah. Sengketa klaim teritorial itu tetap ada. COC itu lebih ke mengelola gimana para pihak berperilaku di atas sengketa itu, biar nggak pecah jadi konflik terbuka. Implementasi COC juga bakal jadi tantangan tersendiri. Apakah semua pihak beneran patuh? Gimana mekanisme monitoring dan penegakan aturannya? Ini PR lanjutan setelah COC disahkan.

Penting juga buat liat konteks yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, sebelumnya juga udah nyebutin di bulan April kalo negara-negara ASEAN dan China punya komitmen politik buat nyelesaiin COC sebelum 2026. Jadi, target waktu ini kayaknya emang udah jadi kesepakatan bersama di tingkat tinggi. Adanya komitmen politik dari para menteri ini modal besar buat ngebut penyelesaian COC.

Buat yang pengen dapet gambaran lebih jelas soal betapa kompleks-nya isu Laut China Selatan, bisa coba cari video-video di YouTube yang ngebahas ini. Banyak kok channel yang ngebahas mulai dari sejarah klaim, pentingnya wilayah ini, sampe insiden-insiden yang pernah terjadi. Misalnya, kalian bisa cari video dengan judul kayak “Mengurai Benang Kusut Laut China Selatan” atau “Konflik Kepentingan di LCS”. Menonton video visual kadang bikin kita lebih ngeh sama skala masalahnya.

Jadi, Optimis tapi Tetap Waspada¶

Optimisme dari Vietnam soal target penyelesaian Kode Etik ini patut kita sambut baik. Ini nunjukkin ada kemauan politik dari para pihak buat nyelesaiin PR besar ini. Proses negosiasi yang udah jalan lebih dari 20 tahun ini beneran butuh dorongan kuat biar cepet tuntas. Dengan adanya panduan tata perilaku yang disepakati dan mengikat, diharapkan Laut China Selatan yang selama ini sering tegang bisa jadi wilayah yang lebih stabil dan aman buat semua kegiatan yang sesuai hukum internasional.

Target akhir 2025 atau awal 2026 udah di depan mata. Semoga komitmen politik yang udah disampein sama menteri-menteri pertahanan dan luar negeri beneran bisa terwujud dan nggak ada lagi kemunduran dalam proses negosiasi yang udah terlampau lama ini. Stabilitas di Laut China Selatan itu penting banget bukan cuma buat negara-negara di kawasan, tapi buat seluruh dunia mengingat ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet Bumi.

Gimana pendapatmu soal Laut China Selatan dan kode etik ini? Apakah kamu juga optimis ini bakal kelar sesuai target? Atau kamu punya pandangan lain soal tantangan yang dihadapi? Yuk, diskusi di kolom komentar di bawah!