Abolisi & Amnesti: Ampuhkah Bebaskan Tom Lembong & Hasto dari Jerat Hukum?

Table of Contents

Kabar mengejutkan datang dari Komplek Gedung Parlemen. Presiden Prabowo Subianto, melalui hak prerogatifnya, resmi memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, setelah rapat persetujuan bersama perwakilan pemerintah. Tentu saja, langkah ini memicu berbagai diskusi di kalangan masyarakat dan pengamat hukum.

Dasco menjelaskan bahwa DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres072025 tanggal 30 Juli 2025 yang berisi permintaan pertimbangan terkait abolisi untuk Tom Lembong. Ini menunjukkan adanya mekanisme check and balance yang ketat sebelum hak istimewa Presiden ini bisa diberikan. Proses ini memastikan bahwa keputusan besar semacam ini tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui persetujuan lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Kebijakan ini juga menjadi sorotan publik mengingat posisi kedua tokoh yang cukup sentral di kancah politik nasional.

Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk 1.116 orang yang telah berstatus terpidana, termasuk di dalamnya Hasto Kristiyanto. Keputusan ini tertuang dalam Surat Presiden Nomor 42 Pres 072725 tanggal 30 Juli 2025. Jumlah yang cukup banyak ini menunjukkan bahwa amnesti seringkali diberikan dalam skala yang lebih luas, tidak hanya kepada individu tertentu saja. Ini bisa menjadi sinyal rekonsiliasi atau upaya untuk ‘membersihkan’ catatan hukum bagi kelompok tertentu yang dianggap relevan oleh negara.

Memahami Perbedaan Abolisi dan Amnesti¶

Meskipun sama-sama merupakan hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana, abolisi dan amnesti punya perbedaan mendasar. Seringkali masyarakat awam sulit membedakan keduanya, padahal implikasinya sangat berbeda. Penting untuk memahami definisi dan ruang lingkup masing-masing agar tidak salah kaprah dalam menilai keputusan Presiden ini.

Apa Itu Abolisi?¶

Abolisi adalah hak khusus Presiden untuk menghapuskan seluruh akibat hukum dari putusan pengadilan atau bahkan menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang. Artinya, jika seseorang sedang dalam proses penuntutan atau bahkan sudah ada putusan pengadilan yang belum dijalankan sepenuhnya, abolisi bisa menghentikan proses tersebut dan membebaskan orang itu dari jerat hukum. Ini bisa jadi penyelamat bagi mereka yang dianggap tidak layak lagi diproses secara hukum oleh negara, meskipun sudah ada indikasi pelanggaran.

Dalam kasus Tom Lembong, pemberian abolisi berarti segala tuntutan pidana yang mungkin sedang dihadapinya akan dihentikan, atau jika sudah ada putusan, akibat hukumnya dihapuskan. Kita bisa membayangkan, misalnya, Tom Lembong sedang diselidiki terkait dugaan pelanggaran tertentu yang belum sampai tahap vonis pengadilan. Dengan abolisi, penyelidikan itu bisa dihentikan begitu saja, seolah-olah kasusnya tidak pernah ada. Ini adalah alat yang sangat kuat di tangan Presiden.

Dasar hukum abolisi ini ada di Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Abolisi dan Amnesti. Disebutkan, “Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.” Selain itu, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan, “Presiden memberi abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.” Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran DPR dalam memberikan persetujuan, menjaga agar penggunaan hak ini tidak disalahgunakan.

Apa Itu Amnesti?¶

Sementara itu, amnesti memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan diberikan kepada mereka yang telah menjadi terpidana. Amnesti berarti penghapusan semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau kelompok orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan bahkan mungkin sedang menjalani hukuman. Amnesti ini seringkali diberikan untuk tujuan rekonsiliasi politik atau dalam konteks situasi khusus yang membutuhkan pemulihan hubungan antarkelompok masyarakat.

Kasus Hasto Kristiyanto adalah contoh pemberian amnesti. Hasto termasuk dalam daftar 1.116 orang terpidana yang menerima amnesti. Ini berarti, jika Hasto sebelumnya sudah divonis bersalah dan mungkin sedang menjalani hukuman atau memiliki catatan kriminal, amnesti akan menghapus semua akibat hukum dari vonis tersebut. Ia akan kembali menjadi ‘bersih’ di mata hukum, seolah-olah tidak pernah ada putusan pidana yang menjeratnya. Ini berbeda dengan abolisi yang menghentikan proses sebelum atau saat proses hukum berlangsung.

Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 juga menyebutkan, “Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan.” Ini menegaskan bahwa amnesti benar-benar menghapus jejak hukum dari sebuah tindak pidana. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti, juga dengan pertimbangan DPR, meskipun teks UUD 1945 secara eksplisit hanya menyebutkan “abolisi” dalam konteks pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2), bukan “amnesti” secara langsung. Namun, dalam praktiknya, seringkali DPR tetap dilibatkan.

Berikut adalah tabel perbandingan singkat antara abolisi dan amnesti:

Fitur Penting	Abolisi	Amnesti
Waktu Pemberian	Sebelum adanya putusan pengadilan tetap, atau saat proses penuntutan/persidangan berlangsung.	Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau saat terpidana sedang menjalani hukuman.
Status Penerima	Tersangka atau terdakwa yang belum divonis.	Terpidana (sudah divonis bersalah).
Efek Hukum	Menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan proses hukum. Menghentikan semua akibat hukum.	Menghapuskan semua akibat hukum pidana yang telah ada.
Tujuan Umum	Menghentikan proses hukum yang dianggap tidak perlu dilanjutkan atau untuk tujuan tertentu dari negara.	Rekonsiliasi, pemulihan situasi sosial-politik, atau pembebasan massal.
Contoh Kasus	Tom Lembong (dalam skenario ini).	Hasto Kristiyanto dan 1.115 terpidana lainnya (dalam skenario ini).

Mekanisme Persetujuan DPR: Pentingnya Check and Balance¶

Pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden bukanlah proses yang bisa dilakukan semena-mena. Ada mekanisme check and balance yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Presiden wajib “memperhatikan pertimbangan DPR” dalam pemberian abolisi. Meskipun untuk amnesti tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, praktik ketatanegaraan kita seringkali mengikutsertakan DPR untuk menjaga prinsip demokrasi.

Dalam kasus Tom Lembong dan Hasto, rapat di Komplek Gedung Parlemen pada Kamis (31/7/2025) malam menjadi bukti mekanisme ini berjalan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan persetujuan DPR atas surat permohonan Presiden. Ini menunjukkan bahwa DPR, sebagai representasi rakyat, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak prerogatif Presiden ini digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip keadilan. Tanpa pertimbangan dan persetujuan DPR, keputusan ini tidak akan sah secara konstitusional.

mermaid graph TD A[Presiden Mengajukan Permohonan Abolisi/Amnesti] --> B{Surat Presiden ke DPR}; B --> C[DPR Menerima Surat & Membahas di Rapat Paripurna/Komisi]; C --> D{Apakah DPR Setuju?}; D -- Ya --> E[DPR Memberikan Pertimbangan/Persetujuan]; E --> F[Presiden Menerbitkan Keputusan Abolisi/Amnesti]; D -- Tidak --> G[Presiden Tidak Dapat Memberikan Abolisi/Amnesti]; F --> H[Penerima Bebas dari Akibat Hukum];

Diagram di atas menggambarkan alur umum bagaimana sebuah permohonan abolisi atau amnesti diproses. Ini adalah proses yang melibatkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan yang begitu besar. Adanya persetujuan DPR berarti keputusan ini dianggap telah melalui filter demokrasi yang memadai.

Implikasi dan Diskusi Publik¶

Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada tokoh-tokoh penting seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto tentu saja menimbulkan beragam reaksi. Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah positif untuk menciptakan stabilitas politik dan rekonsiliasi. Misalnya, pemberian amnesti kepada ribuan terpidana bisa jadi upaya untuk mengurangi beban lapas dan memberikan kesempatan kedua bagi warga negara untuk kembali ke masyarakat.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan, apakah langkah ini benar-benar “ampuh” membebaskan mereka dari jerat hukum, terutama jerat hukum di mata publik? Meskipun secara legal mereka “bersih,” pandangan publik mungkin butuh waktu untuk menerima. Ada kekhawatiran mengenai preseden yang tercipta, di mana hak prerogatif Presiden bisa digunakan untuk melindungi tokoh-tokoh tertentu dari konsekuensi hukum. Diskusi ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum kita.

Pertanyaan yang sering muncul adalah: sejauh mana hak prerogatif Presiden ini bisa digunakan tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat? Apakah ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan? Ini adalah dilema klasik dalam negara hukum demokratis. Di satu sisi, hak ini penting untuk memberikan fleksibilitas dan diskresi dalam situasi tertentu, seperti rekonsiliasi nasional. Di sisi lain, kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan memadai bisa menjadi bumerang.

Pemberian amnesti kepada 1.116 orang secara bersamaan, termasuk Hasto, juga memunculkan pertanyaan tentang kriteria dan proses seleksinya. Apakah ada kasus-kasus lain yang lebih mendesak atau lebih adil untuk diberikan amnesti? Transparansi dalam proses ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa penjelasan yang memadai, bisa saja muncul spekulasi yang tidak diinginkan.

Peran Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Hukum¶

Hak prerogatif Presiden, termasuk abolisi dan amnesti, adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum sebuah negara. Hak ini ada bukan tanpa alasan. Kadang kala, sistem peradilan pidana, meskipun dirancang seadil mungkin, bisa saja melakukan kekeliruan atau menghasilkan putusan yang, dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas, dianggap kurang tepat. Di sinilah hak prerogatif Presiden berperan sebagai “katup pengaman” atau “penyeimbang”.

Misalnya, ada kasus di mana seseorang divonis bersalah, namun kemudian muncul bukti baru yang sangat kuat yang tidak sempat dipertimbangkan. Dalam situasi seperti itu, grasi atau rehabilitasi (yang juga hak prerogatif Presiden) bisa menjadi solusi. Atau dalam konteks amnesti, negara mungkin ingin “memutihkan” catatan hukum sejumlah orang demi kepentingan stabilitas dan persatuan nasional pasca konflik atau kerusuhan. Ini adalah fungsi penting dari kekuasaan eksekutif untuk mengambil tindakan yang mungkin di luar jalur hukum normal demi kepentingan yang lebih besar.

Tentu saja, penggunaan hak ini harus sangat hati-hati. Kehati-hatian ini yang dijamin dengan adanya mekanisme persetujuan DPR. Ini berarti, Presiden tidak bisa seenaknya memberikan abolisi atau amnesti tanpa ada persetujuan dari wakil rakyat. Hal ini sekaligus menjaga agar hak ini tidak menjadi alat untuk intervensi politik atau untuk menghindari proses hukum yang seharusnya berjalan. Keseimbangan antara diskresi eksekutif dan pengawasan legislatif adalah kunci.

Bagaimana ke Depan bagi Tom Lembong dan Hasto?¶

Setelah menerima abolisi dan amnesti, secara hukum Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bisa dianggap “bersih” dari segala jerat hukum yang berkaitan dengan kasus yang membuat mereka menerima hak prerogatif ini. Bagi Tom Lembong, ini berarti tidak ada lagi tuntutan yang menggantung atau proses hukum yang mengintai. Ia bisa kembali beraktivitas tanpa bayang-bayang status hukum yang membebani. Begitu pula Hasto, catatan pidananya dihapuskan, memungkinkannya untuk bergerak bebas, bahkan mungkin kembali aktif sepenuhnya di kancah politik tanpa hambatan hukum.

Namun, di luar aspek hukum formal, ada dimensi lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu dimensi etika dan publik. Meskipun bebas secara hukum, persepsi publik dan citra diri mungkin membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Terutama bagi tokoh publik, dukungan dan kepercayaan masyarakat adalah modal penting. Apakah masyarakat akan menerima keputusan ini sepenuhnya? Waktu yang akan menjawab bagaimana respons publik terhadap keputusan ini akan memengaruhi karier dan kehidupan mereka ke depan.

Ini juga akan menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Bagaimana keputusan ini akan dilihat oleh masyarakat luas? Apakah ini akan dianggap sebagai langkah bijak untuk stabilitas atau justru memicu kritik terkait keadilan? Tentu saja, keputusan semacam ini selalu memiliki dua sisi mata uang, pro dan kontra. Pemerintahan harus siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan hukum dan keadilan.

Kita bisa melihat contoh-contoh di berbagai negara, di mana pengampunan atau amnesti diberikan dalam konteks politik yang kompleks. Terkadang, itu adalah langkah yang diperlukan untuk memulai babak baru dalam sejarah suatu bangsa. Namun, di lain waktu, itu bisa menjadi sumber kontroversi yang berkepanjangan jika tidak dikelola dengan baik dan transparan. Penting bagi pemerintah untuk terus mengkomunikasikan alasan di balik keputusan ini kepada publik.

Penutup¶

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto adalah langkah besar yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu dengan persetujuan DPR. Keputusan ini secara hukum akan membebaskan kedua tokoh tersebut dari jerat pidana yang mungkin mereka hadapi. Namun, implikasinya tidak hanya berhenti di ranah hukum semata. Ada dimensi politik, etika, dan persepsi publik yang juga akan menjadi bagian dari cerita ini.

Sebagai warga negara, kita perlu terus mengawal dan memahami setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apakah menurut Anda langkah ini sudah tepat untuk menciptakan keadilan dan stabilitas? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar!