BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Dihapus? Cek Perubahan Iuran Agustus 2025!

Table of Contents

Halo, Sobat Sehat! Ada kabar penting nih buat kita semua, para peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah lagi gencar-gencarnya menyiapkan aturan baru yang pastinya bakal bikin perubahan besar pada sistem jaminan kesehatan kita. Salah satu poin utamanya adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang digadang-gadang bakal menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini kita kenal. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk, kita bahas tuntas!

Selamat Tinggal Kelas-Kelas BPJS? Konsep KRIS yang Siap Mengubah Segalanya¶

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan memang sedang bekerja keras untuk mewujudkan sistem layanan rawat inap yang lebih merata dan standar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang kita kenal dengan istilah Kelas Rawat Inap Standar, atau disingkat KRIS. Konsep KRIS ini muncul sebagai upaya untuk menghilangkan disparitas layanan yang selama ini terjadi karena adanya perbedaan kelas perawatan.

Tujuan utama dari KRIS adalah memastikan setiap peserta BPJS Kesehatan, tanpa memandang besaran iuran yang dibayarkan, akan mendapatkan fasilitas rawat inap dengan standar minimal yang sama. Ini berarti, baik kamu yang sebelumnya masuk kelas 3, 2, maupun 1, nantinya akan menikmati fasilitas kamar rawat inap yang seragam, seperti misalnya ada minimal dua tempat tidur per kamar, AC, dan kamar mandi dalam. Dengan begitu, diharapkan semua peserta bisa merasakan pelayanan kesehatan yang lebih adil dan berkualitas.

Lalu, apa bedanya KRIS dengan sistem kelas lama? Kalau dulu kita mengenal adanya perbedaan fasilitas yang signifikan antara kelas 1, 2, dan 3, seperti jumlah tempat tidur per kamar, ketersediaan AC, hingga pilihan kamar mandi, dengan KRIS semua itu akan distandardisasi. Jadi, bukan lagi soal “kelas atas” atau “kelas bawah” dalam pelayanan rawat inap, tapi semua akan mendapatkan fasilitas yang memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Ini adalah langkah besar menuju pemerataan layanan kesehatan di Tanah Air.

Perjalanan KRIS: Antara Mandat dan Realita Penundaan¶

Sebenarnya, mandat untuk penerapan KRIS ini sudah ada di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pemerintah diamanatkan untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran baru BPJS Kesehatan paling lambat pada 1 Juli 2025. Kebijakan ini tadinya diharapkan bisa berjalan seiring dengan mulai berlakunya sistem layanan rawat inap standar yang baru, di mana klasifikasi kelas 1, 2, dan 3 akan ditiadakan.

Namun, seperti yang sering terjadi dalam proses transisi besar, ada saja tantangannya. Saat ini, pemerintah tengah merancang revisi untuk Perpres 59/2024 tersebut. Ini berarti, penetapan tarif KRIS yang baru kemungkinan belum bisa terlaksana sesuai jadwal awal. Ada berbagai pertimbangan yang mendasari penundaan ini, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia hingga perhitungan finansial yang matang agar sistem ini bisa berkelanjutan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa penerapan KRIS akan terus didorong dan tidak akan dibatalkan. Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan akan tetap dilakukan, namun secara bertahap. Jadi, saat ini kita sedang berada di masa transisi. Selama masa transisi ini, aturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Ini penting untuk dicatat agar kita tidak bingung dengan besaran iuran yang harus dibayarkan.

Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini: Panduan Lengkap Berdasarkan Perpres 63/2022¶

Nah, karena kita masih dalam masa transisi, yuk kita ulas kembali skema perhitungan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema ini dibagi menjadi beberapa kategori utama, menyesuaikan dengan status kepesertaan dan kemampuan membayar. Penting banget untuk kita tahu kategori mana kita masuk agar tidak keliru dalam pembayaran iuran.

1. Peserta PBI: Jaminan Kesehatan Tanpa Beban Iuran¶

Kategori pertama adalah bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Ini adalah kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan dan tidak mampu membayar iuran secara mandiri. Untuk kategori ini, iuran BPJS Kesehatan mereka sepenuhnya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Biasanya, peserta PBI ini adalah masyarakat yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Program PBI ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warganya, khususnya yang kurang mampu. Jadi, bagi mereka yang terdaftar sebagai PBI, tidak perlu pusing memikirkan iuran bulanan.

2. Peserta PPU: Iuran Berdasarkan Gaji/Upah¶

Selanjutnya adalah kategori Pekerja Penerima Upah (PPU). Ini mencakup mereka yang bekerja dan mendapatkan gaji atau upah bulanan. Besaran iuran untuk kategori PPU ini dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah bulanan mereka. Ada dua sub-kategori utama dalam PPU.

PPU di Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, dll.)¶

Bagi kamu yang bekerja pada lembaga pemerintahan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, iuran BPJS Kesehatanmu adalah sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Namun, ada pembagian tanggung jawabnya nih: 4% dari gaji atau upahmu dibayar oleh pemberi kerja (instansimu), dan sisanya 1% dibayar oleh kamu sendiri sebagai peserta.

Contoh mudahnya, kalau gaji pokokmu Rp 5.000.000 per bulan, maka total iuran BPJS-mu adalah Rp 250.000 (5% dari Rp 5.000.000). Dari jumlah itu, instansimu akan membayar Rp 200.000 (4%), dan kamu akan membayar Rp 50.000 (1%) yang biasanya langsung dipotong dari gajimu. Sistem ini dirancang untuk meringankan beban pekerja sekaligus memastikan kontribusi dari pemberi kerja.

PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta¶

Skema iuran untuk peserta PPU yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta juga sama. Besaran iuran yang diterapkan adalah 5% dari Gaji atau Upah per bulan, dengan pembagian tanggung jawab yang identik. Artinya, 4% dari iuranmu akan ditanggung oleh perusahaan tempat kamu bekerja, dan sisanya 1% dibayar langsung oleh kamu sebagai peserta.

Pembagian ini menunjukkan pentingnya peran perusahaan dalam mendukung jaminan kesehatan karyawan mereka. Ini juga mendorong partisipasi aktif dari pekerja untuk ikut berkontribusi dalam sistem jaminan sosial. Bagi perusahaan, membayar sebagian iuran BPJS karyawan adalah bagian dari kewajiban sosial dan kesejahteraan yang harus dipenuhi.

3. Keluarga Tambahan PPU: Iuran Khusus untuk Ekstra Perlindungan¶

Selain peserta PPU inti, ada juga ketentuan iuran untuk keluarga tambahan PPU. Yang termasuk dalam kategori keluarga tambahan ini adalah anak keempat dan seterusnya (setelah tiga anak pertama yang sudah otomatis terdaftar), kemudian orang tua (ayah dan ibu), serta mertua. Untuk mereka, besaran iurannya adalah sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dan iuran ini dibayar oleh pekerja penerima upah yang bersangkutan.

Jadi, jika kamu seorang PPU dan ingin mendaftarkan orang tua atau mertuamu sebagai tanggungan BPJS Kesehatan, kamu perlu membayar tambahan 1% dari gaji atau upahmu untuk setiap anggota keluarga tambahan tersebut. Ini memberikan fleksibilitas bagi peserta PPU untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga terdekat di luar tanggungan inti yang sudah dijamin.

4. Peserta Mandiri (PBPU) dan Bukan Pekerja: Fleksibilitas Pilihan Kelas (Sementara)¶

Kategori ini mencakup peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), seperti wiraswasta, pekerja lepas, atau individu yang bekerja secara mandiri, serta peserta Bukan Pekerja (seperti investor, pensiunan, atau penerima manfaat pensiun). Untuk kategori ini, besaran iuran ditentukan berdasarkan pilihan kelas pelayanan di ruang perawatan yang mereka inginkan. Namun perlu diingat, pilihan kelas ini akan dihapus secara bertahap dengan adanya KRIS.

Berikut adalah rincian iuran per orang per bulan untuk PBPU dan Bukan Pekerja, yang perlu kamu bayarkan sendiri setiap bulannya:

Kelas III: Pilihan Paling Terjangkau¶

Untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, besaran iurannya adalah Rp 42.000 per orang per bulan. Namun, ada sedikit sejarah perubahan iuran untuk kelas ini yang menarik untuk diketahui. Pada periode Juli hingga Desember 2020, peserta hanya perlu membayar iuran sebesar Rp 25.500, sedangkan sisanya sebesar Rp 16.500 dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

Kemudian, per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III naik menjadi Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga agar iuran kelas III tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya dengan memberikan subsidi. Meskipun ada kenaikan, angka ini masih jauh lebih rendah dari iuran yang seharusnya tanpa subsidi.

Kelas II: Keseimbangan Antara Biaya dan Kenyamanan¶

Jika kamu memilih manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, besaran iuran yang perlu kamu bayarkan adalah Rp 100.000 per orang per bulan. Kelas ini menawarkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan Kelas III, seringkali dengan jumlah tempat tidur per kamar yang lebih sedikit dan fasilitas pendukung lainnya.

Pilihan Kelas II seringkali menjadi pilihan favorit bagi mereka yang menginginkan kenyamanan lebih tanpa harus membayar iuran yang terlalu tinggi. Ini menjadi titik tengah yang cukup menarik bagi sebagian besar peserta mandiri yang memiliki kemampuan finansial menengah.

Kelas I: Layanan Premium dengan Iuran Tertinggi¶

Bagi peserta yang menginginkan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I, iurannya adalah yang tertinggi, yaitu sebesar Rp 150.000 per orang per bulan. Kelas ini biasanya menawarkan fasilitas yang paling lengkap dan nyaman, seperti kamar dengan jumlah tempat tidur yang lebih sedikit (bahkan mungkin single bed), kamar mandi dalam, dan fasilitas tambahan lainnya.

Pilihan Kelas I seringkali dipilih oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih dan menginginkan privasi serta kenyamanan maksimal selama rawat inap. Namun, dengan rencana penerapan KRIS, perbedaan fasilitas antar kelas ini nantinya akan menjadi tidak relevan, karena semua akan distandardisasi.

5. Peserta Khusus: Veteran dan Perintis Kemerdekaan¶

Terakhir, ada kategori iuran Jaminan Kesehatan khusus bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan. Untuk kelompok ini, iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Seluruh iuran ini dibayarkan oleh Pemerintah.

Ketentuan ini adalah bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa para pahlawan dan perintis kemerdekaan. Dengan ditanggungnya iuran oleh pemerintah, mereka dan keluarga yang menjadi tanggungan bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa beban finansial, sebagai bentuk balas jasa atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

Aturan Pembayaran dan Denda: Jangan Sampai Salah Paham!¶

Selain besaran iuran, ada juga aturan penting terkait pembayaran dan denda yang harus kamu pahami. Secara umum, pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling lambat dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan. Jadi, pastikan kamu sudah melunasi iuran sebelum tanggal tersebut agar status kepesertaanmu tetap aktif dan kamu bisa menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan.

Ada kabar baik nih terkait denda keterlambatan pembayaran iuran. Sejak tanggal 1 Juli 2016, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Jadi, jika kamu telat bayar beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, kamu tidak akan dikenakan denda tambahan untuk keterlambatan itu sendiri. Cukup bayarkan saja iuran yang tertunggak.

Namun, ada satu pengecualian penting yang harus diingat terkait denda. Denda akan dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Denda ini disebut juga denda layanan, yang besarnya adalah 2,5% dari biaya diagnosa awal penyakit dikalikan jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan).

Misalnya, kamu menunggak iuran selama 3 bulan, lalu baru membayarnya dan status kepesertaanmu aktif kembali. Jika dalam 45 hari setelah itu kamu tiba-tiba harus dirawat inap, maka kamu akan dikenakan denda rawat inap ini. Tujuannya adalah untuk menghindari “moral hazard” atau kecenderungan peserta yang baru membayar iuran saat sakit parah saja. Jadi, lebih baik bayar iuran secara rutin ya, agar tidak kena denda ini dan bisa tenang saat membutuhkan layanan rawat inap.

Mengapa BPJS Kesehatan Penting untuk Kita Semua?¶

Meskipun sistemnya terus berevolusi dan ada perubahan, BPJS Kesehatan tetap menjadi pilar penting dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Program ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan, tanpa terbebani oleh biaya medis yang seringkali sangat mahal. Dengan BPJS Kesehatan, kita bisa merasa lebih tenang dan aman, mengetahui bahwa ada perlindungan finansial saat sakit atau membutuhkan perawatan medis.

BPJS Kesehatan bukan hanya sekadar asuransi, melainkan sebuah sistem gotong royong di mana yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu membantu yang kurang mampu. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang kuat, mendukung tercapainya cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) di Indonesia. Partisipasi aktif kita semua dalam membayar iuran secara rutin sangat berkontribusi pada keberlanjutan dan kualitas layanan BPJS Kesehatan.

Antisipasi Perubahan Selanjutnya: Siap-Siap dengan KRIS!¶

Melihat dinamika perubahan yang sedang berlangsung, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan BPJS Kesehatan. Selama masa transisi ini, tetap patuhi ketentuan Perpres 63/2022, yaitu dengan membayar iuran secara rutin sesuai kategori masing-masing. Ini adalah kunci agar kita tetap terdaftar aktif dan bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan kapan pun dibutuhkan.

Ketika KRIS benar-benar diterapkan secara penuh di masa depan, kita akan melihat penghapusan pilihan kelas. Ini berarti, kamu tidak perlu lagi pusing memilih antara Kelas 1, 2, atau 3 saat rawat inap. Semua peserta akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang standar, yang akan mengikis perbedaan layanan berdasarkan besaran iuran.

Tentu saja, penerapan KRIS ini akan membawa tantangan tersendiri, mulai dari penyesuaian infrastruktur rumah sakit hingga sosialisasi masif kepada masyarakat. Kita sebagai peserta diharapkan untuk memahami perubahan ini dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan berkualitas untuk semua. Mari kita pantau terus kabar terbaru dan bersiap untuk era baru layanan BPJS Kesehatan!

Video Terkait BPJS Kesehatan¶

Untuk informasi lebih lanjut mengenai BPJS Kesehatan dan pembaharuan sistem, kamu bisa menonton video-video edukasi yang relevan di platform seperti YouTube. Pahami bagaimana BPJS Kesehatan bekerja dan apa saja hak serta kewajibanmu sebagai peserta. Ini akan membantumu mendapatkan manfaat maksimal dari program jaminan kesehatan ini.

Contoh Video Edukasi BPJS Kesehatan (bukan dari sumber asli)

Bagaimana pendapat Anda tentang perubahan besar di BPJS Kesehatan ini? Apakah Anda setuju dengan penghapusan kelas dan penerapan KRIS? Apa harapan Anda untuk BPJS Kesehatan ke depannya agar semakin baik dalam melayani masyarakat? Yuk, bagikan opini Anda di kolom komentar di bawah ini! Mari berdiskusi dan berkontribusi untuk sistem jaminan kesehatan yang lebih baik.