ASN Bali Curhat: Dipalak 'Donasi' Banjir, Nominalnya Bikin Melongo!

Table of Contents

Waduh, ada kabar kurang mengenakkan datang dari Bali nih! Para guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pulau Dewata lagi resah bukan main. Pasalnya, mereka mengeluhkan adanya pungutan ‘donasi’ wajib untuk korban bencana banjir dengan angka yang sudah ditentukan, alias dipatok. Keluhan ini sontak beredar luas di media sosial, menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet dan tentu saja para ASN sendiri.

Bukan sembarang donasi, para ASN ini merasa seperti dipalak karena nominalnya sudah dipatok dan wajib dibayarkan. Beberapa ASN, khususnya para guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah mengonfirmasi kebenaran pungutan ini. Mereka bilang, angka donasinya memang sudah ditentukan dan mereka harus membayarnya, tanpa pilihan untuk menolak atau memberi seikhlasnya. Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar: mengapa sumbangan kemanusiaan bisa jadi sesuatu yang diwajibkan dengan nominal tertentu?

Seorang guru berstatus PPPK yang enggan disebut namanya, mengungkapkan kekhawatirannya. “Kami sudah bayar. Sesuai dengan angka yang ditentukan tersebut,” ujarnya dengan nada khawatir, khawatir terhadap atasan di lembaganya jika identitasnya terbongkar. Rasa takut ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan yang dirasakan para ASN, membuat mereka merasa tidak punya pilihan selain menuruti pungutan tersebut. Ini bukan lagi soal memberi dengan ikhlas, tapi lebih pada memenuhi kewajiban yang ditakutkan.

Pungutan Wajib, Bukan Sumbangan Hati Nurani¶

Dalam konteks kemanusiaan, donasi seharusnya bersifat sukarela, muncul dari rasa empati dan keinginan untuk membantu sesama. Namun, apa yang terjadi di Bali ini justru berbanding terbalik. Pungutan yang dinamakan “donasi” ini disinyalir bersifat wajib dan telah ditentukan nominalnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan etika di balik kegiatan pengumpulan dana tersebut. Bagaimana bisa sebuah sumbangan, yang seharusnya tulus dari hati, berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi?

Para ASN, terutama yang berstatus PPPK atau memiliki posisi di bawah, merasa berada di posisi dilema. Di satu sisi, mereka ingin membantu korban bencana, namun di sisi lain, nominal yang ditentukan terasa memberatkan dan membuat mereka merasa tertekan. Tekanan dari atasan atau lingkungan kerja seringkali membuat mereka enggan untuk menolak, takut akan dampak negatif terhadap karier atau penilaian kinerja mereka. Apalagi di lingkungan birokrasi, menolak “permintaan” dari atasan bisa jadi bumerang.

Sistem “donasi” wajib ini jelas berbeda jauh dari semangat gotong royong dan keikhlasan yang sering digaungkan dalam budaya Indonesia. Jika donasi itu sudah memiliki angka pasti dan bersifat memaksa, maka esensinya bukan lagi sumbangan, melainkan sudah menyerupai pungutan atau bahkan pajak tidak resmi. Ini dapat mengikis kepercayaan para ASN terhadap lembaga tempat mereka bekerja dan juga terhadap niat baik di balik pengumpulan dana bantuan bencana.

Nominal yang Bikin Kaget dan Beban Berat¶

Angka donasi yang dipatok ini memang benar-benar “bikin melongo” seperti judulnya. Bayangkan, ada kepala sekolah yang harus menyumbang Rp1.250.000, atau guru ahli utama sebesar Rp1.250.000. Sementara itu, untuk guru ahli pertama, nominalnya Rp300.000, dan PPPK Rp150.000. Meskipun terlihat berjenjang sesuai posisi, bagi sebagian ASN dengan gaji pas-pasan, angka ini tentu bukan jumlah yang sedikit. Ini bisa jadi beban berat di tengah kebutuhan hidup sehari-hari yang terus meningkat.

Mari kita lihat lebih detail besaran donasi yang harus disetorkan oleh para pendidik dan staf di lingkungan pendidikan:

Jabatan di Lingkungan Pendidikan	Besaran Donasi (Rp)
Kepala Sekolah	1.250.000
Jabatan Fungsional/Jafung Muda	1.100.000
Guru Ahli Madya	1.000.000
Guru Ahli Muda	500.000
Guru Ahli Pertama	300.000
Guru Ahli Utama	1.250.000
Staf Golongan I	100.000
Staf Golongan II/Jafung Penyelia	200.000
Staf Golongan III/Jafung Pertama	300.000
PPPK	150.000

Nominal ini tentu bisa jadi sangat memberatkan, terutama bagi PPPK atau staf golongan rendah yang gajinya mungkin tidak terlalu besar. Bagi mereka, Rp150.000 atau Rp300.000 bisa jadi alokasi penting untuk kebutuhan pokok atau transportasi. Memaksakan donasi sebesar ini bisa menciptakan kesulitan finansial tersendiri bagi sebagian ASN, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik, bukan korban pungutan.

Detail Pungutan untuk Pegawai Umum Pemprov Bali¶

Selain di lingkungan pendidikan, pungutan donasi wajib ini juga berlaku bagi seluruh pegawai di instansi pemerintahan umum Provinsi Bali, dengan pengecualian bagi pegawai kontrak dan karyawan yang terdampak langsung bencana. Skema nominalnya pun tak kalah “wah”, disesuaikan dengan eselon dan golongan jabatan.

Berikut adalah rincian besaran donasi untuk para pegawai di lingkungan pemerintah provinsi:

Jabatan di Lingkungan Pemprov	Besaran Donasi (Rp)
Sekda	3.000.000
JPT Eselon II/a	2.500.000
JPT Eselon II/b	2.000.000
Jafung Utama	1.250.000
Eselon III/a	1.500.000
Eselon III/b	1.250.000
Jafung Madya	1.000.000
Eselon IV	750.000
Jafung Muda	500.000
Pelaksana (sesuai golongan)	200.000 - 300.000
PPPK	150.000

Terlihat jelas bahwa besaran donasi ini sangat bergantung pada hierarki jabatan. Semakin tinggi posisi, semakin besar pula “sumbangan” yang diharapkan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan relevansi mekanisme tersebut. Apakah ini benar-benar semangat berbagi, atau lebih ke arah “setoran” wajib yang disamarkan sebagai donasi? Kondisi ini juga bisa memicu kecemburuan sosial di antara para pegawai, bahkan memperlebar jurang perbedaan antara atasan dan bawahan.

Mekanisme Aneh: Tunai dan Barcode Misterius¶

Hal lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme pembayarannya. Para ASN diharuskan menyetor donasi ini secara tunai, bukan melalui transfer bank. Pembayaran tunai ini, tentu saja, menimbulkan keraguan akan transparansi dan akuntabilitas dana yang terkumpul. Mengapa harus tunai? Apakah tidak ada cara yang lebih modern dan tercatat jelas untuk mengumpulkan dana sebesar ini? Metode pembayaran tunai seringkali membuka celah untuk praktik yang tidak transparan dan sulit diaudit.

Setelah menyetorkan dana tunai, ASN tersebut wajib melaporkan pembayaran mereka dengan melakukan scan barcode. Saat barcode dipindai, akan muncul kolom isian yang meminta data nama, NIP, dan asal sekolah atau instansi. Sistem ini, meskipun terlihat modern, lebih berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan ASN dalam membayar “donasi” daripada sebagai mekanisme transparansi penyaluran dana. Pertanyaannya, siapa yang mengelola sistem barcode ini? Ke mana data tersebut masuk? Dan yang terpenting, bagaimana dana tunai yang terkumpul dicatat dan diaudit?

Di lingkungan pendidikan, pungutan ini bahkan dipimpin langsung oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk. Ini menunjukkan bahwa mekanisme ini terstruktur dan bersifat terpusat, setidaknya di level unit kerja. Hal ini menambah beban psikologis bagi para guru dan staf, karena mereka merasa tidak bisa menolak permintaan yang datang langsung dari pimpinan mereka. Seharusnya, pengumpulan dana untuk bantuan bencana dilakukan secara kolektif dan transparan, dengan melibatkan banyak pihak dan diawasi ketat.

Keheningan di Tengah Isu Panas: Mencari Klarifikasi¶

Fenomena pungutan donasi wajib dengan nominal fantastis ini sudah menjadi perbincangan hangat. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons resmi dari pihak berwenang. Media Indonesia sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemprov Bali, Boy Jayawibawa, namun belum mendapatkan jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirimkan terlihat sudah dibaca, namun tak ada balasan. Keheningan ini justru memperkeruh suasana dan memicu spekulasi di kalangan masyarakat.

Sikap diam dari pejabat terkait tentu saja sangat disayangkan. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan komunikasi yang cepat sangat dibutuhkan untuk meredakan kekhawatiran dan menjawab pertanyaan publik. Tanpa klarifikasi yang jelas, dugaan-dugaan negatif akan terus bermunculan, yang bisa merusak citra pemerintah daerah di mata masyarakat dan juga para ASN. Apalagi, ini menyangkut dana publik yang dikumpulkan dari para pegawai negara.

Yang lebih mencengangkan, diketahui bahwa jumlah ASN di Bali mencapai lebih dari 120 ribu orang. Jika semua ASN menyumbang sesuai nominal yang ditentukan, maka total uang yang terkumpul bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, di sisi lain, laporan donasi resmi yang diterima oleh korban banjir di Bali justru tidak sampai mencapai angka puluhan miliar. Ini adalah gap yang sangat besar dan menjadi inti dari permasalahan ini. Ke mana sisa uang tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang begitu besar ini?

Dampak Jangka Panjang: Hilangnya Kepercayaan dan Moral ASN¶

Kasus pungutan donasi wajib ini bisa memiliki dampak jangka panjang yang serius. Pertama, dapat mengikis kepercayaan para ASN terhadap pimpinan dan lembaga tempat mereka bekerja. Jika mereka merasa diperas atau dipaksa, semangat kerja dan loyalitas bisa menurun drastis. Moral ASN yang rendah tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Mereka yang seharusnya melayani masyarakat dengan sepenuh hati, justru terbebani masalah internal.

Kedua, ini juga bisa merusak citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat adanya praktik pungutan yang tidak transparan seperti ini, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas birokrasi. Hal ini bisa memicu persepsi negatif bahwa praktik pungli atau pungutan liar masih marak terjadi, meskipun disamarkan dalam bentuk “donasi”. Ini adalah pukulan telak bagi upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Ketiga, situasi ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengumpulan dana di lingkungan instansi pemerintah. Setiap inisiatif pengumpulan dana, terutama yang melibatkan jumlah besar dan dari pegawai, harus dilakukan dengan sangat transparan, akuntabel, dan bersifat sukarela. Harus ada mekanisme audit yang jelas dan laporan keuangan yang dapat diakses publik agar tidak ada lagi celah untuk penyalahgunaan wewenang.

Menanti Audit dan Tanggung Jawab¶

Melihat nominal yang fantastis dan dugaan ketidaksesuaian antara dana terkumpul dengan penyaluran, rasanya tidak berlebihan jika publik menuntut adanya audit menyeluruh terhadap pengumpulan “donasi” ini. Siapa yang menginisiasi? Bagaimana sistem ini dipertanggungjawabkan? Dan yang terpenting, ke mana saja aliran dana puluhan miliar tersebut? Penyelidikan yang transparan dan independen adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Pemerintah daerah Bali harus segera memberikan klarifikasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dan para ASN. Jika memang ada kesalahpahaman, harus segera diluruskan. Jika ada pihak yang menyalahgunakan wewenang, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang integritas dan etika penyelenggaraan pemerintahan. Kita berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengumpulan dana publik, terutama untuk tujuan kemanusiaan, dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian pernah mengalami atau mendengar kasus serupa di lingkungan kerja? Atau mungkin ada saran bagaimana seharusnya pengumpulan donasi bantuan bencana dilakukan agar transparan dan tidak memberatkan? Yuk, bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah!