Demo Memanas! 17+8 Itu Apa Sih? DPR Akhirnya Angkat Bicara!

Table of Contents

Kamu pasti penasaran banget kan, sebenarnya apa sih itu “tuntutan 17+8” yang lagi heboh jadi bahan omongan dan demo di mana-mana? Nah, biar makin jelas, mari kita bedah satu per satu! Kelompok mahasiswa di berbagai kota udah bersumpah bakal terus-terusan demo sampai semua tuntutan ini dipenuhi pemerintah dan DPR. Mereka nggak main-main lho!

DPR sendiri akhirnya angkat bicara, mengklaim kalau beberapa tuntutan publik ini sudah mulai ditindaklanjuti. Ini jadi respons setelah tekanan publik yang makin memanas, apalagi dengan batas waktu yang terus berjalan. Jadi, pemerintah dan DPR sekarang lagi jadi sorotan utama masyarakat.

Pada Jumat sore, 5 September 2025, pimpinan DPR menggelar jumpa pers untuk memberikan penjelasan. Mereka bilang, anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing sekarang nggak lagi menerima gaji dan tunjangan. Ini adalah salah satu langkah konkret yang mereka ambil.

“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Proses penonaktifan ini, lanjutnya, akan dilanjutkan dengan proses dari masing-masing mahkamah partai. Wah, lumayan juga nih, ada pengurangan yang signifikan!

Selain itu, DPR juga mengklaim sudah menghentikan tunjangan perumahan bagi anggotanya sejak 31 Agustus 2025 lalu. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri juga sudah berlaku per 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan yang memang nggak bisa dihindari. Ini menunjukkan upaya efisiensi yang sedang mereka lakukan.

Nggak cuma itu, DPR juga berencana memangkas tunjangan dan fasilitas anggota lainnya setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup biaya langganan listrik, jasa, komunikasi, hingga transportasi. Di hadapan para wartawan, Sufmi Dasco juga berjanji bakal memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan lainnya. Semoga janjinya bukan cuma di mulut aja ya!

Berapa Sih Take Home Pay (THP) Anggota DPR Setelah Dipangkas?¶

Setelah ramai jadi perbincangan publik soal gaji dan tunjangan DPR yang selangit, DPR akhirnya memangkas beberapa tunjangan dan fasilitas. Kamu penasaran kan, kira-kira berapa sih gaji bersih alias take home pay (THP) anggota DPR setelah dipangkas? Angka-angkanya lumayan bikin melongo lho!

Menurut dokumen yang diterima oleh media, begini rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (Melekat)
1. Gaji Pokok: Rp 4.200.000
2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
4. Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
6. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional
7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
10. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan:
* Fungsi legislasi: Rp 8.461.000
* Fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
* Fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Nah, kalau semua itu ditotal, total bruto yang diterima adalah Rp 74.210.680. Tapi ini belum bersih ya, ada potongan pajak! Pajak PPH 15% dari total tunjangan konstitusional adalah Rp 8.614.950. Jadi, kalau dihitung-hitung, take home pay bersih seorang anggota DPR setelah dipangkas adalah Rp 65.595.730.

Gimana, angkanya masih lumayan besar kan? Walaupun sudah dipangkas, gaji dan tunjangan anggota dewan ini masih jauh di atas rata-rata penghasilan masyarakat biasa. Hal ini tentu saja masih jadi perhatian utama bagi para penggagas tuntutan 17+8 dan masyarakat luas.

Apa Kata Penggagas Tuntutan 17+8?¶

Meskipun DPR sudah mulai merespons, para penggagas tuntutan 17+8 masih belum puas lho. Andhyta Firselly Utami, salah satu penggagas gerakan ini, menilai respons DPR masih belum menyentuh inti masalah. Khususnya, ia menyoroti masalah dana reses dan aspirasi yang selama ini dipertanyakan banyak pihak.

Menurut Andhyta, publik selalu bertanya-tanya, “apakah dananya benar-benar digunakan untuk berkomunikasi dengan rakyat atau tidak?” Ini kan pertanyaan mendasar yang belum terjawab tuntas oleh DPR. Ia juga menekankan pentingnya agar semua tunjangan yang diterima anggota DPR itu berorientasi pada kinerja.

“Jadi, kita juga bisa mengukur performa DPR,” kata Andhyta kepada wartawan BBC News Indonesia. Baginya dan para penggagas lainnya, respons yang diberikan DPR kemarin itu ibaratnya ‘bare minimum’ atau batas minimum yang bisa diharapkan masyarakat. Artinya, mereka melakukan hanya yang paling dasar saja.

Andhyta bilang, “Kami merasa tetap perlu ada sedikit saja perasaan bahwa apa yang kami lakukan itu ada kemajuannya, kamu mengakui bahwa DPR melakukan checklist yang mendasar.” Namun, ia mengingatkan kalau masih ada 14 poin tuntutan lain di berbagai instansi pemerintah yang belum dipenuhi. Padahal, batas waktunya adalah 5 September 2025 kemarin!

Terlepas dari itu, gerakan masif 17+8 di media sosial ini, menurut Andhyta, bisa menumbuhkan rasa optimisme. Ia melihat ini sebagai cara masyarakat untuk mengisi ruang kosong yang selama ini mungkin nggak diisi oleh kelompok oposisi. “Ternyata rakyat bisa masuk, dan memainkan peran oposisi,” tandasnya. Keren banget ya!

“Kami Akan Tetap Demo Sampai Tuntutan Dipenuhi!”¶

Sebelum pimpinan DPR menggelar jumpa pers, suasana di depan gedung DPR pada Jumat (05/09) siang sudah panas banget. Ratusan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan tuntutan 17+8. Mereka datang dengan semangat membara, menunjukkan kalau mereka nggak main-main dengan apa yang mereka suarakan.

Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran, Bandung, menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan terus menggelar aksi sampai semua tuntutan itu terealisasi. Mereka nggak akan berhenti sampai tujuan tercapai. “Kami ingin mencari keadilan, bukan permasalahan,” kata Siti Aisyah, salah seorang mahasiswa, dengan lantang.

Sebelumnya, sebagian pejabat pemerintah dan para politikus di DPR memang sempat mengumbar janji untuk menindaklanjuti tuntutan ini. Namun, masyarakat sekarang menuntut bukti konkret, bukan sekadar janji-janji manis lagi. Tuntutan rakyat 17+8 ini sendiri mulai disuarakan oleh para influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu.

Gerakan ini bergulir seiring dengan tuntutan dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang merasa geram dan prihatin. Pemicunya, salah satunya adalah kasus tragis seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Belum lagi berita-berita tentang tunjangan gaji anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta yang bikin masyarakat makin geram.

Kemarahan dan keprihatinan ini kemudian meledak dalam aksi-aksi unjuk rasa maraton di berbagai kota di Indonesia. Di tengah situasi inilah, lahirlah tuntutan rakyat 17+8 yang kemudian menjadi viral dan digaungkan di mana-mana. Pada Kamis (04/09), sejumlah pegiat media sosial dan influencer bahkan secara langsung menyerahkan tuntutan ini ke perwakilan DPR di Jakarta. Mereka benar-benar menuntut bukti konkret, bukan sekadar janji.

Demo ‘Piknik’ ala Mahasiswa Unpad Bandung¶

Ada yang unik dari aksi mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung di depan gedung DPR, Jumat (05/09) lalu. Mereka menggelar demonstrasi dengan konsep yang disebut ‘piknik’! Bayangin aja, demo tapi sambil piknik, gimana tuh?

Rombongan mahasiswa ini datang sekitar pukul 14.00 WIB, berjalan kaki dari arah Senayan, Jakarta. Sesampainya di area depan DPR, mereka langsung membikin lingkaran dan melepas jaket almamater kebanggaan mereka. Lalu, mereka menunjukkan baju-baju berwarna-warni, dari biru tua, hijau, sampai merah muda yang bikin suasana jadi lebih ceria.

Nggak lama setelah itu, berbagai kegiatan pun dilangsungkan. Mereka mengadakan lapak buku mini, memainkan permainan lokal yang seru, membaca puisi, sampai bernyanyi bersama. Ini bener-bener beda dari demo yang biasanya kita lihat.

“Ini bukan gaya baru. Demo dengan piknik adalah supaya masyarakat juga bisa menikmati protes dengan cara damai,” jelas Regina Alya, salah satu peserta demo. Walaupun berbalut ‘piknik,’ para mahasiswa ini tetap dengan tegas meminta pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan publik yang tertuang dalam ‘17+8.’

Batas akhir dari tuntutan tersebut, untuk dipenuhi, adalah hari itu juga. “Kami tetap ingin pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi publik, walaupun demonya ‘piknik’ seperti ini,” tukas Siti Aisyah. Menurut Siti, tuntutan masyarakat jelas banget: menginginkan pemerintahan yang ‘bersih’ dan benar-benar melayani kepentingan umum.

Kalau sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah dan DPR nggak memenuhi desakan masyarakat, aksi turun ke jalan bakal terus dilanjutkan. “Kami ingin mencari keadilan, bukan permasalahan,” pungkas Siti. Pesan mereka jelas: keadilan itu harga mati!

“Kami Belum Puas dengan Janji, Kami Butuh Bukti Konkret!”¶

Pada Kamis (04/09), para pegiat media sosial dan influencer nggak cuma menyerahkan tuntutan ‘17+8’ ke DPR, tapi juga menyampaikan pesan yang sangat tegas. Mereka bilang, mereka butuh bukti konkret, bukan cuma janji-janji manis atau rencana-rencana yang mengawang-awang.

Di hadapan wartawan, di depan pintu gerbang belakang DPR, mereka juga menuntut DPR dan pemerintah untuk memberikan update kemajuan secara transparan. “Kami mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata ‘akan’… kami ingin bukti konkret,” kata Andhyta F. Utami, pegiat media sosial dan perwakilan aksi.

“Kami ingin progres yang nyata,” lanjut Andhyta, menekankan bahwa tuntutan mereka bisa terus berkembang kalau responsnya nggak memuaskan. Rekannya, Abigail Limuria, menambahkan kalau sebelumnya mereka sudah mengirimkan tuntutan ini ke 580 anggota DPR melalui email. Artinya, semua anggota dewan seharusnya sudah tahu lho.

“Tolong bapak-ibu dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas. Kami juga butuh transparansi,” tegas Abigail. Jelas banget kan, intinya adalah keterbukaan dan tindakan nyata!

Sementara itu, Andovi da Lopez mengingatkan kalau belum semua tuntutan mereka dipenuhi atau bahkan belum dimulai prosesnya. Ia mencontohkan kasus kekerasan aparat polisi terhadap warga sipil yang sampai sekarang masih jadi PR besar. Andovi juga menyoroti transparansi anggaran DPR yang disebutnya baru berupa janji semata.

“Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, bukan akarnya. Kalau cuma suruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu tidak menyembuhkan akar masalah, yaitu transparansi anggaran,” kata Andovi. Ia juga mengingatkan pimpinan DPR, pemerintah, polisi, TNI, dan presiden agar bertindak cepat. Mereka kan bisa gerak cepat kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada, jadi seharusnya tuntutan rakyat juga bisa dong!

“Bisa saja kok dikerjakan dalam satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok jikalau ada niatnya,” sindirnya. Rekan mereka yang lain, Fathia Izzati, juga mengingatkan tenggat waktu untuk 17 tuntutan pada Jumat (05/09). “Kami menaruh tanggal 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan pemerintah terhadap tuntutan kami,” kata Fathia.

“Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya. Setelah memberikan keterangan, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, muncul dan menerima tuntutan tersebut. “Dokumen ini kami terima dan kami serahkan ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre Rosiade. Semoga beneran lebih cepat ya!

Tuntutan rakyat 17+8 ini memang disuarakan oleh influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu, lalu menjadi viral dan ditanggapi oleh pemerintah dan pimpinan DPR. Suara-suara ini juga dimunculkan dalam unjuk rasa oleh para aktivis perempuan dan kelompok buruh. Ini menunjukkan betapa luasnya dukungan masyarakat terhadap gerakan ini.

Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?¶

Nah, sekarang kita bahas lebih detail. Apa sih sebenarnya “17+8 Tuntutan Rakyat” itu? Ini adalah desakan terbuka yang diinisiasi oleh sejumlah pemengaruh (influencer) dan pegiat media sosial kenamaan. Sebut saja nama-nama seperti Jerome Polin, Chandra Liow, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, dan Andhyta F. Utami. Mereka ini sosok-sosok yang suaranya didengar banyak orang lho!

Penamaan “17+8” itu dipilih karena isinya memang ada dua bagian utama. Pertama, 17 tuntutan jangka pendek yang punya batas waktu sampai Jumat, 5 September 2025. Kedua, 8 desakan jangka panjang yang tenggat waktunya lebih panjang, yaitu sampai 31 Agustus 2026. Jadi, ini bukan sekadar tuntutan sesaat, tapi ada visi jangka panjangnya juga.

Andhyta F. Utami, salah seorang inisiator, menjelaskan kalau tuntutan yang termaktub dalam 17+8 ini adalah rangkuman dari permintaan dan desakan masyarakat yang selama ini berserakan di ruang publik. Seringkali aspirasi rakyat itu disampaikan secara terpisah-pisah, jadi sulit untuk ditagih dan diukur.

Maka dari itu, tuntutan ini dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan bisa lebih sistematis dan gampang ditagih kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya jelas: agar pemerintah dan DPR bisa fokus dan ada pertanggungjawaban yang jelas.

Apa Saja 17 Tuntutan Jangka Pendek?¶

Mari kita bedah satu per satu 17 tuntutan jangka pendek yang diminta oleh gerakan ini. Mengutip dari situs resmi gerakan mereka, rakyatmenuntut.net (namun sesuai instruksi, kita tidak menyertakan hyperlink), tuntutan ini menyasar banyak pihak lho. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, sampai menteri sektor ekonomi.

Berikut 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi:

• Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto:

  1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. (Ini penting banget supaya demo bisa berjalan damai dan aman!)
  2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. (Harus ada kejelasan dan keadilan bagi para korban!)

• Tuntutan untuk DPR:

  3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). (Ini nih yang bikin banyak orang geram!)
  4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). (Biar semua orang tahu ke mana uang pajak mereka pergi!)
  5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). (DPR juga harus bersih dan berintegritas!)

• Tuntutan untuk Ketua Umum Partai Politik:

  6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. (Partai harus bertanggung jawab atas perilaku kadernya!)
  7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. (Rakyat butuh dukungan, bukan cuma janji politik!)
  8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. (Komunikasi itu kunci, bukan cuma di belakang layar!)

• Tuntutan untuk Polisi:

  9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. (Jangan kriminalisasi orang yang menyuarakan hak!)
  10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. (Polisi harus humanis dan sesuai prosedur!)
  11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. (Siapapun yang salah harus dihukum!)

• Tuntutan untuk TNI:

  12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. (TNI punya tugas sendiri, bukan mengurusi sipil!)
  13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. (Jelas batasan tugas masing-masing!)
  14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. (Pastikan demokrasi berjalan lancar tanpa campur tangan militer!)

• Tuntutan untuk Menteri Sektor Ekonomi:

  15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. (Upah layak itu hak setiap pekerja!)
  16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. (Jangan biarkan rakyat kecil jadi korban krisis!)
  17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. (Dengarkan suara buruh, cari solusi terbaik!)

Dalam poin-poin tuntutan ini, kelompok 17+8 Tuntutan Rakyat juga memberikan catatan mereka soal tindak lanjut desakan. Beberapa tuntutan dilabeli sudah “proses”, sementara desakan lain masih ditandai “belum proses”. Ini penting banget buat kita pantau bersama-sama lho!

Apa Saja 8 Tuntutan Jangka Panjang?¶

Selain tuntutan jangka pendek, ada juga 8 tuntutan jangka panjang yang nggak kalah pentingnya. Tuntutan ini punya target sampai 31 Agustus 2026, jadi butuh komitmen berkelanjutan dari pemerintah dan DPR. Ini dia daftarnya:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
   Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka tahun ini. Selain itu, DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya, agar ada keseimbangan dan kontrol yang baik dalam pemerintahan.

2. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
   Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

3. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
   DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini. Ini adalah bukti komitmen serius untuk memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

4. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
   DPR harus merevisi Undang-Undang Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi, seperti ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas, dalam 12 bulan ke depan adalah langkah awal penting. Ini untuk memastikan polisi lebih dekat dan melayani masyarakat.

5. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
   Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini. DPR juga harus mulai merevisi Undang-Undang TNI agar fungsi dan perannya kembali ke jalur yang seharusnya, yaitu pertahanan negara.

6. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
   DPR harus merevisi Undang-Undang Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden juga harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas agar lembaga pengawas ini bisa bekerja lebih efektif dan mandiri.

7. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
   Pemerintah perlu meninjau serius kebijakan PSN (Proyek Strategis Nasional) dan prioritas ekonomi lainnya. Ini termasuk melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Selain itu, evaluasi Undang-Undang Ciptakerja yang memberatkan rakyat, khususnya buruh, dan audit tata kelola Danantara serta BUMN juga harus dilakukan.

Serupa dengan 17 tuntutan jangka pendek, para influencer dan pegiat media sosial juga terus memberikan catatan mereka soal perkembangan tuntutan jangka panjang ini. Per Kamis sore (4/9), mereka menilai beberapa poin tuntutan, seperti desakan nomor 2, 5, 6, 7, dan 8, masih belum diproses. Jadi, masih banyak PR besar yang harus dikerjakan pemerintah dan DPR.

Apa Tanggapan Terbaru Pemerintah?¶

Pemerintah juga nggak tinggal diam lho menanggapi tuntutan “17+8” ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kalau pemerintah merespons positif tuntutan rakyat ini. Ini tentu jadi angin segar ya, setidaknya ada niat baik dari pemerintah.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya. Ia berjanji akan menegakkan dan menjalankan hukum dengan adil, transparan, dan menjunjung tinggi HAM.

Yusril juga bilang kalau Presiden Prabowo Subianto sudah meminta aparat mengambil langkah hukum yang tegas bagi siapa saja yang melanggar hukum. Ia menjamin masyarakat yang berunjuk rasa nggak akan diganggu oleh siapa pun, karena aksi demonstrasi adalah hak rakyat.

“Yang ditindak tegas adalah mereka yang melanggar hukum, yang melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan, dan mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan,” ujarnya. Yusril menekankan, mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum, hak-hak asasinya tetap akan dilindungi.

Secara terpisah, penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, juga angkat bicara. Ia mengatakan Presiden Prabowo sudah mendengar semua tuntutan para pedemo. Namun, ia menambahkan kalau nggak semua tuntutan bisa dipenuhi dalam sekejap mata.

“Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya,” kata Wiranto di kompleks Istana, Jakarta. Yah, namanya juga birokrasi, pasti butuh waktu ya. Tapi yang penting ada niat baik dan tindakan nyata!

Gimana nih menurutmu? Apakah respons dari DPR dan pemerintah sudah cukup memuaskan? Atau masih ada hal-hal yang perlu mereka perbaiki dan tindak lanjuti? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar! Kita sama-sama kawal terus tuntutan rakyat ini!