Viral 17+8 Tuntutan Rakyat: Apa Isinya? Kok Artis Pada Ikutan?

Table of Contents

Beberapa hari terakhir, unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” lagi viral banget di media sosial Indonesia. Rasanya semua lini masa di Instagram atau Twitter (sekarang X) pasti pernah nampilin poster dominasi warna hijau dan pink ini. Banyak banget warganet yang ramai-ramai ikutan ngebagiin, menunjukkan kalau isu ini memang bener-bener lagi jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Tuntutan-tuntutan ini muncul seiring dengan memanasnya situasi unjuk rasa yang disuarakan oleh rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Gelombang demonstrasi yang marak belakangan ini seolah menjadi pemicu utama di balik kemunculan daftar tuntutan yang terstruktur ini. Rakyat merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih terorganisir dan tegas.

Yang menarik, unggahan ini digagas oleh para influencer Tanah Air dari berbagai latar belakang dan domisili. Sebut saja nama-nama beken seperti Salsa Erwina Hutagalung, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi Da Lopez, Andhyta F Utami, sampai Fathia Izzati yang kita kenal sebagai vokalis band Reality Club. Mereka semua bersatu untuk merangkum aspirasi masyarakat sipil yang punya harapan besar akan perubahan nyata di negeri ini. Kehadiran mereka sebagai motor penggerak membuat gerakan ini punya jangkauan yang luas dan mudah diakses banyak orang.

Gimana Sih Awalnya Tuntutan 17+8 Ini Terbentuk?¶

Cerita di balik terbentuknya 17+8 tuntutan ini cukup menarik, berawal dari kegelisahan seorang influencer bernama Salsa Erwina Hutagalung yang saat ini tinggal di Denmark. Melalui program Obrolan Newsroom Kompas.com, Salsa menceritakan bahwa semuanya berawal secara organik, ketika ia mencoba merangkum 12 poin tuntutan dari berbagai keluhan dan masukan yang ia terima. Ini menunjukkan bahwa tuntutan ini bukan hasil rekayasa, melainkan murni suara yang muncul dari akar rumput.

Awalnya, 12 tuntutan tersebut diunggah di akun Instagram @salsaer miliknya. Tujuannya jelas, Salsa ingin meminta pendapat dan persetujuan dari warganet. Ia merasa penting untuk memastikan bahwa poin-poin yang ia rangkum benar-benar mewakili suara banyak orang. Responsnya luar biasa, Salsa mengaku dikejar-kejar warganet yang terus mendesak agar ia melakukan sesuatu karena situasi di lapangan sudah mulai “chaos.”

“Aku juga udah dikejar-kejar (warganet) terus, ‘Kak, tolong Kak itu sudah chaos dan lain sebagainya’. Nah, akhirnya keluarlah si 12 tuntutan dan itu pun aku sudah bikin voting dulu, dan ada sekitar 200.000 (akun) yang bilang ‘Ya lanjut’ gitu,” jelas Salsa pada Rabu (3/9/2025) yang lalu. Angka 200.000 suara “Ya lanjut” ini menunjukkan betapa besarnya dukungan dan kebutuhan akan daftar tuntutan yang terkoordinasi. Ini adalah bukti nyata partisipasi aktif masyarakat di dunia maya.

Setelah unggahan awal itu, umpan balik dari para warganet terus berdatangan. Salah satunya datang dari Jerome Polin, influencer yang dikenal dengan konten edukasinya. Jerome menghubungi Salsa untuk berdiskusi lebih mendalam bersama beberapa influencer lain dan mereka yang bekerja di organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana berbagai pihak dengan kapasitas berbeda bisa bersatu demi satu tujuan.

Salsa menjelaskan, “Ternyata mereka itu sedang berdiskusi untuk ngebuat lebih align lagi. Kalau yang kemarin itu kan aku buat cuma karena dari hasil komen kan. Nah, yang ini tuh udah lebih align lagi.” Diskusi ini lebih terstruktur dan berfokus pada penyelarasan tuntutan agar lebih koheren dan efektif. Tujuannya adalah membuat tuntutan ini tidak hanya berdasarkan keluhan, tetapi juga solusi yang lebih terarah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Karena adanya perbedaan waktu antara Denmark dan Indonesia, Salsa bergabung belakangan. Rekan-rekannya di Indonesia sudah berdiskusi lebih jauh dan bahkan telah memfinalisasi banyak hal. “Bahkan mereka udah memfinalisasi sampai ke siapa harus melakukan apa. Ini tugasnya Kapolri apa, tugasnya presiden apa, tugasnya siapa apa gitu, udah dibikin sampai sejauh itu gitu. Kita kalau enggak salah kita telepon selama 3 jam,” tutur Salsa, menggambarkan intensitas dan detail perencanaan di balik gerakan ini. Mereka bukan hanya membuat daftar keluhan, tapi juga mencoba memetakan tanggung jawab setiap pihak yang terkait.

Bagi Salsa sendiri, ada satu hal yang paling penting: menetapkan batas akhir atau deadline. Tanpa deadline, menurutnya, tuntutan-tuntutan ini bisa jadi hanya akan menjadi suara-suara yang “hilang terbawa angin.” Oleh karena itu, unggahan final “17+8 Tuntutan Rakyat” mulai disebarluaskan pada 1 September 2025 pagi. Ada tuntutan yang punya deadline terdekat yaitu tanggal 5 September, namun ada juga yang jangka waktu pemenuhannya hingga setahun ke depan. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan pembagian prioritas yang jelas dari gerakan ini.

Isi 17 Tuntutan Rakyat (Jangka Pendek)¶

Tujuh belas tuntutan pertama ini fokus pada tindakan segera yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Tuntutan ini dibagi berdasarkan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, menunjukkan harapan akan akuntabilitas dari setiap lembaga negara.

Tugas Presiden Prabowo Subianto¶

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
   Tuntutan ini muncul dari kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan militer dalam pengamanan sipil, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan intimidasi atau bahkan kekerasan. Penarikan TNI diharapkan dapat mengembalikan fokus mereka pada pertahanan negara, sesuai mandat utama mereka. Selain itu, memastikan tidak ada kriminalisasi berarti hak warga negara untuk berdemonstrasi dan menyuarakan pendapat harus dihormati tanpa ancaman hukum. Ini adalah upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi di ruang publik.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
   Kasus kematian demonstran dalam aksi massa selalu menjadi sorotan serius dan menimbulkan luka mendalam di masyarakat. Tuntutan ini mendesak dibentuknya tim investigasi yang benar-benar independen dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran di balik setiap insiden kekerasan dan memastikan para pelaku bertanggung jawab, sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Ini adalah langkah krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Tugas DPR¶

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
   Di tengah situasi ekonomi yang menantang dan keresahan publik, kenaikan gaji atau penambahan fasilitas bagi anggota DPR seringkali memicu kemarahan. Tuntutan ini mencerminkan desakan agar DPR menunjukkan empati dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Pembekuan gaji dan pembatalan fasilitas mewah diharapkan dapat menjadi simbol penghematan dan komitmen DPR untuk berpihak pada kesulitan yang dialami masyarakat luas, bukan pada keuntungan pribadi.

4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
   Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan, termasuk untuk membiayai operasional dan kesejahteraan anggota DPR. Dengan mempublikasikan secara detail anggaran yang digunakan untuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya, DPR dapat menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan menghilangkan spekulasi negatif yang sering beredar. Ini juga membantu masyarakat mengawasi penggunaan dana publik.

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
   Integritas anggota DPR adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tuntutan ini menekankan pentingnya peran Badan Kehormatan DPR untuk proaktif dalam menindaklanjuti laporan atau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggotanya. Selain itu, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan menunjukkan keseriusan untuk memberantas praktik curang dan memastikan hanya orang-orang yang berintegritas yang duduk di parlemen.

Tugas Partai Politik¶

6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.
   Partai politik memiliki tanggung jawab besar terhadap perilaku kadernya di parlemen. Tuntutan ini mendesak partai untuk tidak ragu-ragu dalam memberikan sanksi, bahkan pemecatan, kepada kader yang terbukti melanggar etika atau melakukan tindakan yang merugikan dan memicu kemarahan publik. Hal ini penting untuk menjaga citra partai dan memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan hanya melindungi kepentingan politik semata.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
   Di tengah situasi krisis, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa partai politik akan berdiri di samping mereka. Tuntutan ini mendesak partai-partai untuk secara terbuka dan jelas mengumumkan komitmen mereka untuk berpihak pada rakyat. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan yang pro-rakyat, dukungan terhadap aspirasi masyarakat, atau penolakan terhadap kebijakan yang merugikan. Pernyataan komitmen ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
   Komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif adalah jembatan antara partai politik dan masyarakat. Tuntutan ini mendorong partai untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Melibatkan kader partai dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil dapat menjadi sarana efektif untuk memahami langsung permasalahan yang dihadapi rakyat. Ini juga memungkinkan partai untuk menjelaskan kebijakan mereka dan mencari solusi bersama.

Tugas Polri¶

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
   Penahanan demonstran seringkali memicu kontroversi dan dianggap sebagai bentuk pembatasan hak berekspresi. Tuntutan ini mendesak Polri untuk membebaskan mereka yang ditahan selama aksi demonstrasi, terutama jika penahanan tersebut dianggap tidak proporsional atau tanpa dasar hukum yang kuat. Ini adalah langkah awal untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa Polri menghargai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, selama dilakukan secara damai.

10. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
    Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menghadapi demonstrasi selalu menjadi isu sensitif dan merusak citra institusi. Tuntutan ini adalah desakan keras agar Polri segera menghentikan praktik kekerasan dan memastikan seluruh anggotanya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian massa yang humanis. Penggunaan kekerasan berlebihan harus dihindari demi menjaga ketertiban tanpa mencederai hak asasi manusia.

11. Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM.
    Akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah terulangnya kekerasan. Tuntutan ini menuntut Polri untuk tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga menindak tegas anggota maupun komandan yang terbukti melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan yang melanggar HAM. Penegakan hukum internal yang tegas akan mengirimkan pesan bahwa impunitas tidak akan ditoleransi dan setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal.

Tugas TNI¶

12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    Sama seperti tuntutan terhadap Presiden, poin ini kembali menekankan pentingnya mengembalikan fungsi TNI ke ranah pertahanan negara. Kehadiran TNI dalam pengamanan sipil seringkali menimbulkan perdebatan tentang batasan peran militer dalam demokrasi. Tuntutan ini adalah desakan agar TNI fokus pada tugas utamanya dan tidak terlibat dalam urusan sipil, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian.

13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    Klarifikasi peran antara TNI dan Polri sangat krusial. Tuntutan ini meminta TNI untuk memperkuat disiplin internal agar tidak ada anggota yang mengambil alih fungsi dan wewenang Polri. Setiap institusi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan tumpang tindih peran hanya akan menciptakan kebingungan dan potensi masalah. Penegakan disiplin ini penting untuk menjaga profesionalisme kedua institusi.

14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    Dalam situasi krisis demokrasi, kekhawatiran akan intervensi militer seringkali muncul. Tuntutan ini mendesak TNI untuk secara terbuka menyampaikan komitmennya untuk tidak memasuki ruang sipil. Komitmen ini akan memberikan ketenangan kepada masyarakat dan menegaskan bahwa TNI menghormati prinsip-prinsip demokrasi, di mana kedaulatan sipil harus diutamakan. Ini adalah jaminan penting bagi kelangsungan demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi¶

15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
    Kesejahteraan pekerja adalah fondasi stabilitas ekonomi. Tuntutan ini adalah seruan untuk memastikan bahwa semua sektor angkatan kerja, mulai dari guru, buruh pabrik, tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan, hingga mitra ojek online yang menjadi tulang punggung mobilitas, mendapatkan upah yang layak. Upah yang layak akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
    Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal selalu menjadi momok bagi pekerja, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Tuntutan ini mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah darurat preventif guna mencegah PHK massal. Selain itu, perlindungan terhadap buruh kontrak yang seringkali rentan terhadap eksploitasi juga menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir untuk menjamin kepastian kerja.

17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
    Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan serikat buruh adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil. Tuntutan ini mendorong kementerian sektor ekonomi untuk membuka ruang dialog yang efektif mengenai penetapan upah minimum yang realistis dan peninjauan ulang sistem outsourcing yang seringkali merugikan pekerja. Melalui dialog, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak dan menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis.

Isi 8 Tuntutan Rakyat (Jangka Panjang/Setahun)¶

Selain tuntutan jangka pendek yang mendesak, ada juga delapan tuntutan dengan target jangka waktu satu tahun ke depan. Tuntutan-tuntutan ini bersifat lebih fundamental dan bertujuan untuk melakukan reformasi struktural di berbagai lembaga negara.

1. Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
   Kekecewaan terhadap DPR telah lama mengakar di masyarakat. Tuntutan ini menyerukan reformasi total parlemen, dimulai dengan audit independen untuk memastikan akuntabilitas keuangan. Penolakan terhadap mantan koruptor sebagai anggota adalah langkah krusial untuk memulihkan citra dan integritas DPR. Selain itu, penetapan Key Performance Indicator (KPI) kinerja dan penghapusan fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup bertujuan agar anggota dewan lebih fokus pada pelayanan publik daripada keuntungan pribadi.

2. Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.
   Partai politik adalah pilar demokrasi, namun seringkali dianggap kurang transparan. Tuntutan ini mendesak reformasi partai politik dengan mewajibkan publikasi laporan keuangan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber dan penggunaan dana partai. Lebih lanjut, tuntutan ini juga menekankan pentingnya memastikan fungsi oposisi berjalan dengan baik dan sehat dalam sistem politik, sebagai penyeimbang kekuasaan yang krusial untuk check and balance.

3. Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
   Sistem perpajakan harus adil dan tidak membebani rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tuntutan ini menyerukan reformasi perpajakan, termasuk peninjauan ulang mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran. Pembatalan rencana kenaikan pajak yang dirasa memberatkan masyarakat juga menjadi poin penting, agar beban ekonomi rakyat tidak semakin bertambah.

4. Sahakan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
   Pemberantasan korupsi adalah prioritas utama. Tuntutan ini mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor agar negara dapat memulihkan kerugian akibat korupsi secara lebih efektif. Selain itu, penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga krusial untuk memastikan lembaga anti-rasuah ini dapat bekerja tanpa intervensi dan memiliki kekuatan penuh dalam memberantas korupsi.

5. Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.
   Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum perlu terus berbenah. Tuntutan ini menyerukan reformasi Polri agar menjadi lebih profesional, transparan, dan humanis dalam menjalankan tugasnya. Revisi Undang-Undang Kepolisian dianggap perlu untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan polisi melayani masyarakat dengan integritas. Desentralisasi fungsi juga dapat mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.

6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
   Konsistensi dalam mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan negara sangat ditekankan. Tuntutan ini menegaskan agar TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, yang berarti menghentikan segala bentuk keterlibatan dalam urusan sipil. Pencabutan mandat TNI dalam proyek sipil, seperti food estate, adalah contoh konkret dari desakan ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah militerisasi sektor sipil dan memastikan TNI fokus pada tugas pokoknya.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.
   Penguatan lembaga pengawas adalah elemen penting dalam demokrasi. Tuntutan ini menyerukan penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui revisi Undang-Undang yang relevan, agar memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, penguatan lembaga pengawas independen lainnya seperti Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara negara dan penegak hukum.

8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.
   Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat dan berkelanjutan. Tuntutan ini mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan manfaatnya nyata bagi masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang seringkali terpinggirkan juga menjadi poin krusial. Terakhir, audit tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.

Artis Ikut Bersuara: Mengapa Penting?¶

Tidak hanya warganet biasa dan influencer, para artis Indonesia juga enggak sedikit lho yang ikutan menggaungkan tuntutan ini. Mereka menggunakan platform media sosial mereka yang punya jangkauan luar biasa luas untuk menyebarkan pesan penting ini. Ada yang mengunggahnya di Instagram Story mereka yang bisa dilihat jutaan followers, ada pula yang sampai mengunggahnya di beranda akun mereka agar pesannya lebih permanen dan mudah diakses.

Keikutsertaan para artis ini tentu saja bukan tanpa alasan dan punya dampak yang signifikan. Ketika seorang figur publik dengan jutaan pengikut menyuarakan isu sosial atau politik, hal itu secara instan akan mendapatkan atensi lebih. Suara mereka bisa memicu diskusi yang lebih luas, memberikan validasi pada gerakan, dan bahkan menginspirasi banyak orang yang mungkin sebelumnya apatis untuk ikut peduli dan bergerak. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan soft power seorang selebriti bisa sangat berpengaruh dalam menggerakkan opini publik.

Sebut saja penyanyi Vidi Aldiano yang mengunggah poster tuntutan ini di beranda akunnya, melengkapi keterangan dengan simbol bendera Merah Putih sebagai tanda nasionalisme dan kepedulian. Sikap Vidi ini menunjukkan bahwa isu ini melampaui batas-batas profesi, menyentuh hati banyak kalangan. Begitu juga dengan sutradara ternama Ernest Prakasa dan penyanyi Kunto Aji, keduanya dikenal vokal dalam menyuarakan isu-isu sosial. Unggahan mereka menambah bobot pada gerakan ini, menjadikan pesan tuntutan rakyat semakin bergema di berbagai kalangan.

Kemudian, aktris sekaliber Dian Sastro juga tak ketinggalan. Ia mengawali unggahan 17+8 tuntutan ini dengan kalimat yang kuat dan menantang: “Buktikan suara rakyat didengar.” Pesan Dian Sastro ini bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tapi juga sebuah desakan agar pihak-pihak berwenang benar-benar memperhatikan dan menanggapi aspirasi yang telah disuarakan. Ini menunjukkan bahwa tuntutan ini bukan sekadar trending topic, melainkan sebuah panggilan serius untuk perubahan.

Lalu ada juga aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda. Ia mengunggah tuntutan tersebut dengan versi penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dicerna, mungkin bertujuan agar pesan ini bisa dipahami oleh audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda. Pendekatan Maudy yang edukatif ini sangat efektif untuk memastikan bahwa inti dari tuntutan tidak hilang dalam keramaian media sosial, namun bisa dicerna dengan baik oleh siapa saja yang membacanya.

Kehadiran para artis ini memberikan dimensi baru pada gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Mereka tidak hanya menjadi megafon, tetapi juga jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan perhatian publik yang lebih besar. Ini menegaskan bahwa isu ini memang bukan main-main dan menjadi representasi dari kegelisahan serta harapan banyak lapisan masyarakat Indonesia.

---

Gimana nih pendapat kalian tentang “17+8 Tuntutan Rakyat” ini? Apakah kalian juga ikut membagikan unggahannya di media sosial? Atau mungkin ada tuntutan lain yang menurut kalian juga penting untuk disuarakan? Yuk, tulis komentar kalian di bawah dan mari kita berdiskusi!