Wajib Tahu! Contoh Surat Pernyataan 5 Poin PPPK Paruh Waktu Buat Daftar

Table of Contents

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selalu menjadi momen penting yang dinantikan banyak pencari kerja di Indonesia. Ini adalah kesempatan emas untuk berkontribusi pada pelayanan publik dengan status kepegawaian yang jelas dan terjamin. Namun, proses pendaftarannya tidak sekadar mengunggah dokumen administrasi biasa; ada satu berkas krusial yang harus diperhatikan, yaitu surat pernyataan.

Surat pernyataan ini bukan sembarang dokumen, melainkan sebuah komitmen pribadi yang berisi lima poin penting. Keberadaan surat ini diatur secara tegas dalam Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025, yang menjadikannya syarat mutlak bagi setiap calon pelamar PPPK. Terlebih lagi, bagi Anda yang mengincar posisi PPPK paruh waktu di tahun 2025, memahami dan menyusun surat pernyataan ini dengan benar adalah kunci sukses pendaftaran.

Maka dari itu, mari kita telusuri lebih dalam mengenai contoh surat pernyataan 5 poin untuk PPPK paruh waktu ini. Dengan panduan yang tepat, Anda bisa menyiapkan dokumen ini dengan percaya diri dan memenuhi semua persyaratan yang ada. Siapkan diri Anda untuk mengukir karier di sektor pemerintahan!

Apa Itu PPPK dan Pentingnya Surat Pernyataan 5 Poin?¶

Sebelum kita masuk ke contoh suratnya, penting untuk memahami apa sebenarnya PPPK itu dan mengapa surat pernyataan 5 poin ini sangat krusial. PPPK adalah status kepegawaian bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan, berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen ASN.

Surat pernyataan 5 poin ini berfungsi sebagai filter awal untuk menjaring calon pegawai yang memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap negara. Poin-poin di dalamnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Dengan adanya surat ini, BKN memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memenuhi standar etika dan hukum yang dapat melaju ke tahap selanjutnya.

Dokumen ini juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menindaklanjuti apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pemalsuan informasi. Jadi, surat ini bukan hanya formalitas, melainkan cerminan kejujuran dan kesungguhan Anda dalam mengabdi. Maka, teliti dan jujur adalah dua hal yang tidak boleh Anda abaikan saat menyusunnya.

Mengenal PPPK Paruh Waktu: Fleksibilitas dalam Pengabdian¶

Konsep PPPK paruh waktu adalah inovasi yang menarik dalam manajemen kepegawaian pemerintah. Berbeda dengan PPPK penuh waktu, posisi paruh waktu menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam jam kerja dan mungkin jenis tugas yang diemban. Ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang memiliki komitmen lain atau bagi instansi yang membutuhkan tenaga ahli pada waktu-waktu tertentu.

Meskipun statusnya paruh waktu, tanggung jawab dan integritas yang dituntut tetaplah sama tingginya dengan PPPK penuh waktu. Justru, karena sifatnya yang fleksibel, seleksi untuk PPPK paruh waktu mungkin akan lebih menekankan pada kemampuan adaptasi dan profesionalisme. Oleh karena itu, surat pernyataan 5 poin ini menjadi semakin penting untuk menunjukkan keseriusan Anda.

Jabatan-jabatan yang dibuka untuk PPPK paruh waktu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik instansi, seperti tenaga pengajar di jam-jam tertentu, tenaga kesehatan untuk shift tambahan, atau tenaga ahli di bidang IT untuk proyek-proyek khusus. Pastikan Anda memahami betul deskripsi pekerjaan dan persyaratan untuk posisi paruh waktu yang Anda lamar.

Mengupas Tuntas 5 Poin Krusial dalam Surat Pernyataan¶

Kelima poin dalam surat pernyataan ini adalah inti dari persyaratan integritas dan loyalitas bagi calon PPPK. Memahami setiap poin secara mendalam akan membantu Anda menyusun surat dengan yakin dan bertanggung jawab. Mari kita bedah satu per satu.

Poin 1: Komitmen Bebas dari Riwayat Pidana¶

Poin pertama menyatakan, “Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.” Ini adalah syarat mutlak yang menunjukkan bahwa calon PPPK harus memiliki rekam jejak hukum yang bersih. Integritas seorang abdi negara tidak boleh tercoreng oleh kasus pidana serius.

Persyaratan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin merekrut individu yang pernah terbukti bersalah dalam tindak pidana berat. Putusan pengadilan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan pidana penjara minimal dua tahun menjadi batasannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memastikan bahwa pegawai yang direkrut adalah individu yang bertanggung jawab secara hukum.

Poin 2: Bebas dari Pemberhentian Tidak Hormat¶

Poin kedua menyebutkan, “Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.” Poin ini sangat luas cakupannya.

Ini berarti riwayat pekerjaan Anda sebelumnya, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, akan menjadi pertimbangan serius. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin atau etika dari berbagai institusi, bahkan dari BUMN/D atau swasta, akan menjadi penghalang. Tujuan poin ini adalah untuk memastikan bahwa calon PPPK memiliki etos kerja yang baik dan profesionalisme yang tidak diragukan.

Poin 3: Tidak Rangkap Jabatan dalam Lingkup Pemerintahan¶

Poin ketiga menegaskan, “Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ini adalah tentang menghindari rangkap jabatan atau status kepegawaian ganda dalam lingkungan pemerintahan. Seorang PPPK diharapkan fokus pada satu posisi pengabdian.

Prinsip single institution commitment ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan efektivitas kerja. Jika Anda sedang dalam proses seleksi PNS, atau sudah menjadi anggota TNI/POLRI, Anda tidak bisa melamar PPPK secara bersamaan. Poin ini menjaga agar alokasi sumber daya manusia di pemerintahan menjadi lebih teratur dan efisien.

Poin 4: Netralitas dari Politik Praktis¶

Selanjutnya, poin keempat menyatakan, “Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.” Netralitas adalah salah satu pilar utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK. Pegawai pemerintah harus bisa melayani semua lapisan masyarakat tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu.

Poin ini mencegah penggunaan posisi pemerintah untuk kepentingan partai atau golongan. Keterlibatan dalam politik praktis dapat mengikis kepercayaan publik dan mengganggu objektivitas pelayanan. Oleh karena itu, komitmen untuk tetap netral secara politik adalah syarat yang tidak bisa ditawar bagi calon abdi negara.

Poin 5: Kesediaan Ditempatkan di Seluruh Wilayah NKRI¶

Terakhir, poin kelima berbunyi, “Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.” Ini adalah pernyataan kesediaan untuk menjalankan tugas di mana pun negara membutuhkan. Fleksibilitas penempatan adalah aspek penting dari pengabdian sebagai pegawai pemerintah.

Meskipun Anda melamar posisi PPPK paruh waktu, Anda tetap harus siap ditempatkan di lokasi yang mungkin tidak sesuai dengan domisili saat ini, jika instansi memerlukannya. Poin ini menunjukkan dedikasi dan kesiapan Anda untuk melayani kepentingan nasional yang lebih luas. Ini adalah bentuk komitmen terhadap kesatuan dan keberlanjutan pelayanan publik di seluruh pelosok negeri.

Berikut adalah tabel ringkasan kelima poin tersebut:

Poin ke-	Isi Pernyataan Kunci	Penjelasan Singkat
1	Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.	Menjamin rekam jejak hukum yang bersih dan integritas moral calon PPPK.
2	Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS, PPPK, TNI, POLRI, swasta, BUMN/D.	Memastikan calon PPPK memiliki etos kerja dan profesionalisme yang baik tanpa riwayat pelanggaran serius di pekerjaan sebelumnya.
3	Tidak berkedudukan ganda sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota POLRI.	Mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus penuh pada satu posisi pengabdian di pemerintahan.
4	Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.	Menjaga netralitas ASN dan memastikan pelayanan publik bebas dari intervensi atau kepentingan politik golongan.
5	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi.	Menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengabdian nasional dan kesiapan untuk ditugaskan di mana saja demi kepentingan negara.

Contoh Surat Pernyataan 5 Poin PPPK Paruh Waktu¶

Setelah memahami pentingnya setiap poin, sekarang saatnya melihat contoh format surat pernyataannya. Surat ini harus ditulis dengan jelas, lugas, dan tanpa ada keraguan. Perhatikan detail penulisan data diri dan pastikan tidak ada kesalahan ketik.

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR PPPK PARUH WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Agus Mulyadi, S. Pd
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 30 Oktober 1998
Nomor KTP: 30009572976
Pendidikan: S1 Pendidikan Matematika
Jabatan yang dilamar: Tenaga Ahli Pembelajaran Digital Paruh Waktu
Unit kerja yang dilamar: Puskesmas Tarik (Sesuai Kebutuhan Instansi, bisa sekolah/dinas)
Alamat domisili saat ini: Jalan Kembangsari Nomor 34 Tarik, Sidoarjo
Alamat sesuai KTP: Jalan Kembangsari Nomor 34 Tarik, Sidoarjo
Nomor HP: 081234567890
Alamat email: agusmulyadi@email.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sidoarjo, 5 September 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

(ttd)

(Agus Mulyadi)

Panduan Mengisi dan Mengunggah Dokumen¶

Mengisi surat pernyataan ini memang terlihat mudah, namun ada beberapa detail penting yang tidak boleh terlewatkan. Pertama, pastikan semua data pribadi Anda sesuai dengan KTP dan dokumen resmi lainnya. Kesalahan satu huruf saja bisa fatal dan menyebabkan Anda gagal dalam seleksi administrasi. Gunakan ejaan yang benar dan format tanggal yang konsisten.

Kedua, pastikan Anda mencetak surat ini di atas kertas yang bersih dan menggunakan tanda tangan basah. Jangan lupa untuk menempelkan materai Rp 10.000,- di tempat yang telah disediakan, lalu bubuhkan tanda tangan di atas materai tersebut. Kehadiran materai menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki kekuatan hukum.

Setelah selesai diisi dan ditandatangani, surat ini perlu di-scan dalam format PDF atau JPEG, sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh sistem SSCASN. Pastikan hasil scan jelas, tidak buram, dan semua tulisan terbaca dengan baik. Ukuran file juga harus diperhatikan agar tidak melebihi batas yang ditetapkan.

mermaid graph TD A[Mulai Pendaftaran PPPK Paruh Waktu] --> B{Pahami Persyaratan Dokumen}; B --> C[Siapkan Data Diri Lengkap]; C --> D[Cetak Template Surat Pernyataan]; D --> E[Isi Data Diri dengan Tepat]; E --> F[Pahami dan Setujui 5 Poin Pernyataan]; F --> G[Bubuhkan Materai Rp 10.000,-]; G --> H[Tanda Tangani Surat (di atas Materai)]; H --> I[Scan Dokumen (PDF/JPEG, jelas & terbaca)]; I --> J{Periksa Ulang Kelengkapan & Kejelasan Scan}; J -- Jika OK --> K[Unggah ke Portal SSCASN]; J -- Jika ada kesalahan --> E; K --> L[Selesai - Tunggu Verifikasi];

Proses pengisian dan pengunggahan surat pernyataan 5 poin untuk PPPK Paruh Waktu.

Tips Tambahan untuk Pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025¶

Selain surat pernyataan, ada banyak hal lain yang perlu Anda perhatikan agar pendaftaran PPPK paruh waktu berjalan lancar. Pertama dan terpenting, selalu pantau informasi terbaru dari situs resmi BKN atau instansi yang Anda tuju. Jadwal dan persyaratan bisa saja berubah, jadi jangan sampai ketinggalan informasi.

Kedua, persiapkan semua dokumen pendukung lainnya jauh-jauh hari. Ini termasuk ijazah, transkrip nilai, sertifikat keahlian, dan dokumen identitas. Mempersiapkan semuanya lebih awal akan menghindari Anda dari stress di menit-menit terakhir pendaftaran. Pastikan semua dokumen asli dan salinannya telah dilegalisir jika diperlukan.

Ketiga, latih kemampuan Anda untuk ujian seleksi jika ada. Ini mungkin termasuk tes kompetensi manajerial, sosial kultural, atau wawancara. Jangan pernah menyepelekan tahap ini, karena persaingan PPPK selalu ketat. Manfaatkan try out atau buku panduan yang relevan untuk meningkatkan peluang Anda.

Terakhir, tetap tenang dan teliti. Pendaftaran online seringkali membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Jangan buru-buru dalam mengisi formulir atau mengunggah dokumen. Luangkan waktu untuk memeriksa kembali setiap detail sebelum menekan tombol “kirim” atau “submit”.

Pentingnya Kejujuran dan Konsekuensi Pemalsuan Data¶

Surat pernyataan ini adalah bentuk janji Anda kepada negara. Oleh karena itu, kejujuran adalah hal utama yang harus Anda junjung tinggi. Setiap poin yang Anda tandatangani adalah pernyataan yang mengikat secara hukum. Jangan sekali-kali mencoba memalsukan data atau memberikan informasi yang tidak benar.

Konsekuensi dari pemalsuan data sangat serius. Jika terbukti melakukan pemalsuan, Anda tidak hanya akan didiskualifikasi dari proses seleksi, tetapi juga dapat dituntut secara pidana di pengadilan. Selain itu, Anda bisa saja dilarang untuk mengikuti seleksi ASN di masa depan. Integritas adalah modal utama seorang abdi negara, dan itu dimulai dari kejujuran dalam dokumen pendaftaran.

Pemerintah memiliki mekanisme verifikasi yang ketat, jadi kecil kemungkinan pemalsuan akan luput dari pantauan. Lebih baik jujur dan memenuhi syarat yang ada, daripada mengambil risiko besar yang bisa merusak masa depan karier Anda. Ingat, mengabdi kepada negara adalah sebuah kehormatan yang harus diawali dengan niat yang tulus dan integritas yang tak tergoyahkan.

Video Edukasi: Tips Pendaftaran PPPK Anti Gagal!¶

Untuk membantu Anda lebih memahami proses pendaftaran PPPK dan menghindari kesalahan umum, berikut adalah video edukasi yang bisa menjadi panduan Anda.

Catatan: Video di atas adalah placeholder. Anda dapat mencari video yang relevan di YouTube dengan kata kunci “Tips Pendaftaran PPPK” atau “Cara Mengisi Surat Pernyataan PPPK” untuk informasi terkini.

Kesimpulan¶

Surat pernyataan 5 poin PPPK paruh waktu tahun 2025 adalah dokumen yang memiliki bobot penting dalam proses seleksi. Memahaminya secara mendalam, mengisi dengan teliti, dan mengunggahnya dengan benar adalah langkah krusial menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa setiap poin mencerminkan integritas, komitmen, dan kesiapan Anda untuk mengabdi sebagai aparatur pemerintah.

Semoga panduan dan contoh surat ini membantu Anda dalam menyiapkan berkas pendaftaran PPPK paruh waktu. Persiapkan diri dengan baik, teliti setiap detail, dan berikan yang terbaik. Peluang untuk menjadi bagian dari pelayanan publik adalah sebuah kehormatan yang patut diperjuangkan.

Bagaimana menurutmu tentang poin-poin ini? Apakah ada tips lain yang ingin kamu bagikan kepada calon pelamar PPPK lainnya? Yuk, diskusikan di kolom komentar di bawah!